Tarakan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki peranan penting untuk menjaga integritas, netralitas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Para penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang menghasilkan para pemimpin di negara ini. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP Dr. Alfitra Salam saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Swiss-belhotel Tarakan, pada Jumat
Jakarta, DKPP – Ada suasana lain di lingkungan Biro Administrasi DKPP pada Jumat (03/5/2019) siang. Usai pulang Jumatan, seluruh pegawai berkumpul di Gedung Bawaslu lantai 5. Begitu masuk lantai lima, aroma makanan sudah tercium semerbak. Makanan beralaskan daun pisang sudah tersaji dua jajar dari mulai pintu masuk TU hingga lorong menuju Ruang Sidang. Sajiannya nasi
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 51-PKE-DKPP/III/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Jumat (3/5/2019). Sidang dipimpin oleh Ketua majelis Prof. Teguh Prasetyo selaku Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan nomor perkara 57-PKE-DKPP/III/2019 di Ruang Sidang KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Jl. S. Parman, Besusu Tengah, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Jumat, (3/5/ 2019) , pukul 08.30 Wita. Pengadu: Bayu Alexander Montang, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Teradu: Abdul Malik Saleh, dan Christian
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Perkara Nomor 67-PKE-DKPP/IV/2019 bertempat di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, pada Kamis (2/5/2019) Pukul 13.00 WIB. Sidang ini diagendakan untuk mendengarkan pokok pengaduan dari Pengadu dan jawaban Teradu. Perkara ini diadukan oleh
Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara nomor 68-PKE-DKPP/IV/2019. Sidang digelar di kantor KPU Provinsi NTT, Jl. Polisi Militer, Oebobo, Kota Kupang, Rabu, 2/5/19 pukul 09.00 WITA. Sidang ini mengagendakan pemeriksaan terhadap sepuluh orang penyelenggara pemilu baik di tingkat kabupaten dan Provinsi
Kupang, DKPP -Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Rabu (1/5/2019) Pukul 20.00 WITA di Kota Kupang. Rakor yang dipimpin langsung oleh Anggota DKPP ex officio Bawaslu RI Fritz Edward Siregar tersebut beragendakan pembahasan persiapan sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu nomor perkara 66-PKE-DKPP/IV/2019 dan 68-PKE-DKPP/IV/2019.
Jakarta, DKPP– Sidang nomor perkara 54-PKE-DKPP/III/2019 menghadirkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bitung Franky R. Ladi, pada Senin (29/4) pagi. Kehadirannya sebagai Pihak Terkait guna memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu Deslie Deriel Sumampouw, Idhli Ramadhiani Fitriah, Syarifudin Hasan, masing-masing sebagai ketua dan anggota KPU Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.
Palangkaraya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu perkara nomor 60-PKE-DKPP/IV/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimatan Tengah, Palangkaraya, Senin (29/4/2019). Sidang ini diagendakan untuk mendengarkan pokok pengaduan dari Pengadu dan jawaban Teradu. Perkara ini diadukan oleh Luthfi Fauzi, dengan pihak Teradu yaitu Yosafat Ericktovia Kawung
Surakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memeriksa Bambang Christanto Anggota KPU Kota Kota Surakarta dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sidang digelar di kantor Bawaslu Kota Surakarta, Senin (29/4). Bambang Christanto merupakan Teradu dalam perkara 59-PKE-DKPP/IV/2019. Dia diadukan Moch. Aminnudin dari Tim Advokasi Reaksi Cepat (TARC). Dalam dalil aduannya,