Raka Sandi Hadiri Harmonisasi Rancangan PKPU Partisipasi Masyarakat

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengikuti rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang diadakan secara daring, Jumat (7/10/2022) siang. Rancangan PKPU yang diharmonisasikan dalam rapat yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham ini adalah terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Rancangan

Jaga Kepercayaan Masyarakat, Ratna Dewi Pettalolo: Sidang DKPP Terbuka dan Transparan

Aktivitas

Depok, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan DKPP adalah lembaga peradilan etik penyelenggara pemilu. Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 kemudian dikuatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Meski sebagai peradilan etik, DKPP bukan momok bagi penyelenggara pemilu. DKPP hadir untuk pemilu yang berkualitas melalui penegakan

Heddy Lugito: Tanpa Media DKPP Tidak Akan Dilihat Masyarakat

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, dan tiga Anggota DKPP yaitu J. Kristiadi, M. Tio Aliansyah, dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi melakukan audiensi dengan jajaran Pemimpin Redaksi Harian Kompas. Dalam audiensi tersebut, DKPP mengajak Harian Kompas untuk ikut menyosialisasikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pada

Diduga Rangkap Jabatan, DKPP Periksa Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Senin (3/10/2022). Perkara ini diadukan Junaidi S yang memberi kuasa kepada Riki Yuniagara dan Ary Ilham Mullah. Juniadi mengadukan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu Surya Diansyah.

DKPP Berikan Masukan Terkait Empat Rancangan PKPU

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan masukan terkait empat rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI. Empat PKPU tersebut yakni terkait Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pilkada, Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta Pencalonan

DKPP Akan Periksa Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara Pada 3 Oktober 2022

Rilis Pers

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Senin (3/10/2022) pukul 09.30 WIB. Perkara ini diadukan oleh Junaidi S yang memberi kuasa kepada Riki Yuniagara dan Ary Ilham Mullah. Nama-nama tersebut mengadukan Anggota

Ratna Dewi Pettalolo Prediksi Politik Uang Marak di 2024

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Politik uang diprediksi masih akan marak terjadi pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu diimbau tetap menjaga integritas, kemandirian, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Imbauan itu disampaikan Anggota DKPP, Dr. Ratna Dewi Pettalolo, dalam bincang media bertajuk Sulteng Memilih 2024: Waspadai Politik Uang yang diselenggarakan

Jajaran KPU dan Bawaslu Harus Pegang Teguh KEPP dan Prinsip Pemilu

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Masyarakat diimbau tak perlu khawatir terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu selama tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 berlangsung. Pasalnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyelesaikan perilaku penyelenggara yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Demikian disampaikan oleh Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, ketika menjadi narasumber dalam kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan

Ratna Dewi: KPU dan Bawaslu Harus Satu Pandangan Soal Putusan DKPP

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Jajaran KPU dan Bawaslu dinilai harus satu frekuensi yang sama terhadap putusan DKPP. Putusan DKPP merupakan kehormatan dari DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu. Demikian disampaikan oleh Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, ketika menjadi narasumber dalam kegiatan Orientasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi di Jakarta, Kamis (22/9/2022). “KPU dan Bawaslu harus memiliki

Komisi II Setujui Usulan Tambahan Anggaran Untuk DKPP

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2023 untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp 7,2 miliar. Persetujuan tersebut diambil Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RPD) Komisi II bersama DKPP di Gedung Nusantara, Komplek DPR/DPD/MPR, Jakarta, Rabu (21/9/2022). Rapat Kerja dan RDP tersebut membahas Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran