Bali, DKPP – Peran organisasi nonpemerintah (Ornop) penggiat Pemilu semakin redup dalam mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu. Bahkan Ornop semakin merapat dengan kekuasaan sehingga tidak ada daya kritis. Menurut Saut H. Sirait, Anggota DKPP, peran Ornop penggiat Pemilu semakin redup hampir di seluruh swadaya penggiat Pemilu. Tidak lagi semacam counter part atau mitra yang kritis. “Saya
Bali, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan Focus Gruop Discussion (FGD) Problematika, Evaluasi, dan Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu. Kegiatan ini gelar selama dua hari, Rabu-Kamis (28-29/9/2016). Peserta kegiatan ini berjumlah sebanyak 30 orang. Mereka berasal dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Maluku Utara, dan Bawaslu Nusa Tenggara Timur, Nusa
Jakarta, DKPP- Anggota KPU Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Tanti Endang Lestari, Senin (3/10), kembali menjalani sidang kode etik penyelenggara Pemilu. Ini menjadi sidang ketiga kalinya atas perkara dirinya yang diduga pernah terlibat partai politik. Seperti tuduhan para Teradu dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Tanti dianggap pernah menjadi pengurus DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi masa bakti
Jakarta, DKPP – Pengurus KORPRI Bawaslu RI periode 2016-2021, Jum’at (30/9) dilantik Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) KORPRI, Zudan Arif Fakrulloh. Dalam sambutannya, dia menginstruksikan agar KORPRI di lingkungan sekretariat Bawaslu RI dapat bersikap netral, terutama dalam menghadapi Pilkada serentak 2017. “Saya instruksikan seluruh anggota KORPRI di Bawaslu untuk bersikap netral, karena ini penting dalam
Jakarta, DKPP- Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa kinerja penyelenggara Pemilu semakin baik. Namun, independensi dari penyelenggara Pemilu seringkali menghadapi persoalan yang ditimbulkan oleh kepentingan peserta yang ingin mengontrolnya. KPU sebagai penyelenggara Pemilu telah diupayakan independensinya sejak tahun 1999, pada masa kepemimpinan BJ Habibie. Sebelumnya, lembaga ini bernama Lembaga Pemilihan Pemilu (LPU). Penyelenggara Pemilu
Jakarta, DKPP- Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunawan Suswantoro melantik Raja Monang Silalahi menjadi Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi, Bagian Administrasi Umum Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Ruang Rapat, Gedung Bawaslu RI Lantai 4, Jakarta, Jumat (16/9) pukul 10.00. Raja Monang Silalahi sebelumnya menjabat Kepala Subbagian Humas pada Biro Hukum, Humas,
Jakarta, DKPP – Dalam rangka perbaikan sistem peradilan Pemilu di Indonesia, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar di masa yang akan datang ada integrasi sistem peradilan Pemilu (integrated electoral justice system). Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber pada kegiatan “Lokakarya Persiapan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Semarang, DKPP – Salah satu faktor determinan bagi tegaknya demokrasi pemilu berintegritas adalah penyelenggara pemilu. Untuk merekonstruksi dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, DKPP menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu bersama seluruh jajarannya. Anggota Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas dalam sambutan pengarahan
Semarang, DKPP – Dalam rangka kedudukan KPU, BAWASLU, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, DKPP menginisisasi Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilu Tahun 2012-2017: “Penyusunan Laporan dan Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Pemiluâ€. Setelah pembukaan FGD pada semalam Rabu (7/9), pagi ini FGD dilanjutkan dengan memetakan problematika pemilukada yang berlangsung dalam kurun
Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan lembaga penyelenggara pemilu yang bersentuhan langsung dengan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana KPU dan Bawaslu. Meskipun demikian permasalahan penyelenggaraan pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung hampir seluruhnya bersentuhan dengan DKPP. Data yang diolah dari Bagian Persidangan DKPP per tanggal 7 September 2016, sejak tahun 2012 hingga