Jakarta, DKPP – Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yaitu Leonard Pasaribu, Kosmas Manalu, Deliani Herawati Saragih, James Hutasoit, dan Ramses Simamora, beserta Sekretaris KPU Humbahas, Tagor Simanullang, serta Ketua dan Panwaslu Humbahas yaitu Jahomat Lumban Toruan, Nelson Simamora, dan Henri W. Pasaribu, diadukan ke DKPP karena telah meloloskan 2 pasangan calon (paslon)
Jakarta, DKPP- Penyelenggaraan Pemilu ataupun Pemilukada punya banyak celah untuk dipermasalahkan. Tidak hanya pada tahapannya, ketentuan regulasi Pemilu mulai dari pasal, ayat, dan huruf sangat berpotensi menjadi alasan pengaduan kepada penyelenggara Pemilu. Ketua KPU Nias Utara Otorius Harefa dan Ketua Panwaslu Nias Utara, Sumatera Utara, Memori Zendrato, Rabu (20/1), harus menjalani sidang etik DKPP karena
Jakarta, DKPP – Pasangan dari jalur perseorangan Anjas Taher-Nurdin Abas mestinya tidak lolos menjadi peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara. Namun para Ketua dan Anggota KPU setempat meloloskan pasangan tersebut. “Para Teradu bersama petahana bersekongkol dengan cara menciptakan pasangan calon boneka dan membiarkan petahana memerintahkan aparatnya, camat, kepala Dinas Catatan
Jakarta, DKPP – Tim Sukses Arifin Junaidi-Andi Abdullah Rahim, calon Bupati dan Wakil Bupati (A+Juna) merasa dilecehkan oleh KPU Luwu Utara (Luta), Sulawesi Selatan. Pasalnya, biodata kandidat no 2 yang tercantum dalam form daftar calon pasangan kurang lengkap. “Dalam form daftar pasangan calon tercantum Bapak Arifin Junaidi hanya Sekolah Dasar (SD). Padahal beliau sudah master
Jakarta, DKPP – Dua Komisioner KPU Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Roby Maulana (Ketua) dan Bambang Irawan (Anggota), Selasa (19/01), menjalani sidang pemeriksaan DKPP. Keduanya diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena dengan sengaja membuat dan atau menyetujui DPT (Daftar Pemilih Tetap) ganda pada Pilkada Kabupaten Berau. Selain itu, keduanya juga diadukan karena mencetak dan mendistribusikan
Semarang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Endang Wihdatiningtyas mengatakan, Panwas Wonogiri merupakan penyelenggara Pemilu pertama dari daerah Jawa Tengah yang harus menjalani sidang kode etik. Sebelumnya, baik Pileg maupun Pilpres, daerah Jawa Tengah minim pengaduan. “Mudah-mudahan ini menjadi sebagai pembelajaran bagi penyelenggara-penyelenggara Pemilu yang lain di Jawa Tengah,†kata Endang anggota DKPP eks
Semarang, DKPP – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Hamid Noor Yasin- Wawan Setya Nugraha (Hamid-Wawan) menilai Panwas setempat tidak menindaklanjuti laporan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh tim pendukung kompetitor. Hal tersebut disampaikan oleh Paslon Hamid-Wawan melalui kuasa hukumnya, Purwanto dan Joko Widodo yang juga sebagai Pengadu, dalam sidang kode etik Panwas Wonogiri di
Jakarta, DKPP – Sekretaris Jenderal Bawaslu, Gunawan Suswantoro melantik dua pejabat struktural di lingkungan Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Gedung Bawaslu Lantai 4, Jakarta, Jumat (15/1) pukul 10.00 WIB. Keduanya adalah, Osbin Samosir sebagai kepala Bagian Administrasi Persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sebelumnya menjabat Plt. Kepala Bagian Administrasi Persidangan. Kedua, Hartono, kepala Sub Bagian Risalah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP), Rabu (13/1) kembali memeriksa perkara dugaan kode etik yang dilakukan oleh anggota Panwascam Kedokanbunder M Soleh, Rabu (13/1). Setelah sebelumnya, Selasa (29/12) persidangan telah digelar namun berlangsung buka tutup karena Teradu tidak dapat hadir. Pemeriksaan perkara nomor111/DKPP-PKE-IV/2015 ini, diketuai oleh Ida Budhiati, didampingi anggota Tim Pemeriksa Daerah wilayah Jabar yakni Prof Nina Herlina
Jakarta, DKPP- Puluhan massa dari Kabupaten Asmat, Papua, berunjuk rasa di depan halaman Gedung Bawaslu, Jumat (8/1). Mereka menilai telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada serentak pada 9 Desember 2015 lalu. Dalam pers rilis Matheus Sena Kawem, koordinator lapangan menyampaikan, sebanyak 5.231 C6 tidak disampaikan di Distrik Agats. Di samping itu, KPU setempat tidak melaksanakan Pemilukada