Jakarta, DKPP- Salah satu Anggota Panwaslu Kabupaten Bengkalis, Riau, Rudi Iskandar Zulkarnain hari ini, Rabu (24/2), dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Kepastian itu setelah DKPP membacakan putusan terkait perkaranya. Pelanggaran etik yang dilakukan oleh Rudi terhitung berat sehingga DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap. “Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu atas nama Sdr.
Jakarta, DKPP- Ketua dan Anggota Panwas Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Aswin Nasution dan Betty Tobing lolos dari tuduhan pelanggaran kode etik. Sidang putusan DKPP, Rabu (24/2), telah menolak semua pengaduan yang dialamatkan kepada keduanya. “Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Sdr. Aswin Nasution sebagai Ketua merangkap Anggota Panwas Kota
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Jamaludin dan Mubrur selaku ketua dan anggota Panwas Kab Pelalawan, Riau, Selasa (23/2). Mereka diadukan oleh Toronaso Zebua yang merupakan tim kampanye Paslon nomor 2 yakni Zuhri Misran-Abdul Anas Badrun. Surya Bagja, selaku kuasa hukum dari Toronaso Zebua,mendalilkan bahwa para Teradu tidak menindaklanjuti laporanmereka mengenai keterlibatan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Prof
Jakarta, DKPP – Meskipun pernah diperiksa dan direhabilitasi nama baiknya tahun lalu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ketua dan Anggota KPU Bulukumba, Sulawesi Selatan, yakni Azikin Pateduri, Awaluddin, Ambar Rusnita, Rachmawati, dan Hasanuddin Salasa, Jumat (19/2), kembali diperiksa DKPP. Kali ini mereka diadukan oleh Nawawi Burhan, calon Wakil Bupati Bulukumba atas tuduhan adanya pemilih
Jakarta, DKPP- Sebanyak delapan penyelenggara pemilu, Kamis (18/2), diperiksa DKPP karena diduga telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu pada pelaksanaan Pemilukada serentak 2015 lalu. Mereka adalah Ary Wahyudi, Zaeroni, Samsuri, Baiq Husnawati, dan Hartono yang merupakan ketua dan anggota KPU Kab Lombok Tengah. Serta Lalu Darmawan, Ahmad Fathoni, dan Abdul Hanan selaku Panwas Kab Lombok
Jakarta, DKPP- Usai Pemilukada serentak, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih memiliki pekerjaan rumah yang belum selesai. Satu diantaranya, perkara nomor 60/DKPP-PKE-V/2016 dengan Teradu ketua dan anggota KPU serta Panwas Kab Lombok Tengah. Menjalani persidangan pertama, Bustami Taefuri selaku sekretaris DPD partai Golkar Lombok Tengah versi Agung Laksono yang bertindak sebagai Pengadu. Membacakan dalil aduannya
Jakarta, – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa KPU, Bawaslu dan DKPP telah membahas usulan-usulan perbaikan terkait permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu. Pertama, konsep satu-kesatuan fungsi di dalam sistem penyelenggaraan Pemilu. “Saya kira itu tidak perlu lembaga baru. Lembaga yang ada bila ada yang kurang kita tambahi,†katanya dalam rapat
Jakarta, DKPP – Juru Bicara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Nur Hidayat Sardini menjelaskan problematika yang kerap terjadi dalam pelaksanaan Pemilu. Pertama, terdapatnya tumpang tindih atau setidak-tidaknya multitafsir, antara satu ketentuan dan ketentuan lainnya. Kedua, terlalu rumitnya sistem penyelenggaraan Pemilu. Ketiga, daftar pemilih masih selalu jadi masalah atau dimasalahkan. “Kejadian masalah daftar pemilih ini
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (16/2) menggelar sidang pemeriksaan dengan Teradu Panwas Kab. Mamuju Utara, mereka adalah Nasrun Natsir, Andi Nurhadi, dan Syamsudin. Pemeriksaan dipimpin oleh Valina Singka Subekti dengan didampingi Tim Pemeriksa Daerah Sukadji Sarbi, Mukmin Taufiq, Busrang Riandhy, dan Mursalim. Sidang ini adalah sidang pertama dengan agenda pembacaan dalil
Jakarta, DKPP – Selama kurun waktu lima tahun, Indonesia melaksanakan lima kali Pemilu. Pemilukada, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilukada serentak dan Pemilukada serentak periode kedua. Menurut Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, pelaksanaan Pemilukada kerap sekali menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa Pemilukada merupakan rezim nasional, ada pula yang mengatakan rezim daerah. “Polemologi mengenai kedudukan