Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jum’at (18/3) menggelar sidang perkara nomor 82/DKPP-PKE-V/2016 dengan Teradu ketua dan anggota Bawaslu provinsi Jambi. Mereka diadukan oleh Oktaviandi yang berprofesi sebagai ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda Kerinci Sungai Penuh. Dalam aduannya, dia menyoal tentang tindakan Bawaslu Provinsi Jambi yang menggugurkan Keputusan Panwas Kota Sungai Penuh nomor 01/SP-SPN/ADR/2015 terhadap
Bacan, DKPP- Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menjadi satu dari lima daerah yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pemilukada 2015. Di Halsel, PSU dilakukan di 20 tempat pemungutan suara (TPS) yang semuanya ada di Kecamatan Bacan. Keduapuluh TPS adalah TPS 1, 2, dan 3 Desa Amasing Kota; TPS
Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU Kab. Kotawaringin Timur pada Jumat (18/3). Lokasi sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Lantai 5 Gedung Bawaslu Jl. MH Thamrin Nomor 14 Jakpus. Sidang ini akan dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dengan anggota majelis Saut
Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik Bawaslu Provinsi Jambi dan Panwas Kota Sungai Penuh pada Jumat (18/3). Lokasi sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Lantai 5 Gedung Bawaslu Jl. MH Thamrin Nomor 14 Jakpus. Sidang ini akan dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dengan anggota majelis Saut H. Sirait, Prof.
Jakarta, DKPP – Tim Pansus DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyambangi Kantor DKPP membahas Pengembangan Kawasan Batam (PKB) siang ini, Kamis (17/3). Rombongan diterima langsung oleh Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie, di Ruang Rapat DKPP lantai 5. Ketua Pansus, Taba Iskandar, menuturkan tujuan kedatangan rombongan adalah untuk mendapatkan kajian hukum yang lebih komperehensif terhadap Pembentukan Otonomi
Manokwari, DKPP-Ketua dan anggota KPU dan Panwas Kab Sorong Selatan jalani sidang ke-2, Rabu (16/3). Pemeriksaan yang bertempat di aula Polda Papua Barat ini diramaikan oleh hadirnya saksi dari para pihak. Pengadu yang merupakan Paslon nomor urut 2 atas nama Dhortheis Sesa dan Lukman Kasop yang diwakili oleh kuasa hukumnya Dian Farizka. Menghadirkan sebanyak empat
Manokwari, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kembali menggelar sidang setempat untuk menyelesaikan pekerjaan rumah usai Pemilukada serentak 9 Desember 2015. Hadir di provinsi Papua Barat, Rabu (16/3) DKPP menggelar pemeriksaan dua perkara sekaligus yang digelar secara bergantian. Pertama, perkara dengan Teradu ketua dan dua anggota KPU Kab Manokwari Selatan. Kedua, perkara dengan Teradu ketua dan anggota
Jakarta, DKPP- Rangkaian pemilukada serentak memang telah usai namun dari pelaksanaan yang baru pertama kali serentak di Indonesia tersebut menyisakan sejumlah kekurangan yang menjadi permasalahan. Hal ini terungkap dalam Seminar Nasional Evaluasi Pilkada Serentak 2015 dengan tema “Catatan Terhadap Pilkada Serentak, Transisi Gelombang Pertama Menuju Pilkada Serentak Nasional†yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Tata Negara
Jakarta, DKPP- Ketua dan Anggota KPU Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan diadukan ke DKPP terkait pelaksanaan Pemilukada Serentak 2015. Dalam sidang kedua yang dilaksanakan Rabu (16/03), para Teradu didalilkan tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu karena tidak menanggapi secara serius laporan setiap permasalah yang terjadi di lapangan. Pengadu dalam perkara Nomor 55/DKPP-PKE-V/2016 adalah
Manokwari, DKPP- Ketua dan dua anggota KPU Kab.Manokwari Selatan, Abraham Ramandei, Francis Edward Makabory dan Korinus Busna diperiksa DKPP, Rabu (16/3). Menurut Pengadu Maxi Nelson Ahoren, para Teradu telah memalsukan identitas dalam memenuhi persyaratan sebagai anggota KPU. “Mereka bukan masyarakat Manokwari Selatan,†kata Maxi. Para Teradu, lanjut Maxi, menggunakan surat keterangan untuk memenuhi syarat administrasi sebagai anggota KPU di