Palembang, DKPP – Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan bimbingan teknis. Acara yang berlangsung di Kota Palembang tersebut merupakan rangkaian bimbingan teknis yang dilaksanakan pada dua regional yaitu Indonesia bagian barat, sedangkan Indonesia bagian timur akan diselenggarakan di Kota Ambon Prov. Maluku. Dalam pembukaan kegiatan, Ketua KPU Juri
Palembang – DKPP, Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini tengah mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak gelombang II yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Salah satu bentuk persiapan yang dilakukan adalah dengan bimbingan teknis di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sebelum sesi pembukaan kegiatan yang mengusung tema “Bimbingan Teknis Terpadu Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017â€, para penyelenggara Pemilu mengadakan ramah tamah
Jakarta, DKPP- Peranan utama Sentra Gakkumdu adalah mengawal kemurnian suara sehingga tugas dan fungsinya memiliki peran strategis. Nur Hidayat Sardini berpendapat, ketentuan pidana adalah tindakan yang mempengaruhi terhadap hasil. Contohnya manipulasi suara, penyalahgunaan kewenangan, dan intimidasi. Tindakan-tindakan tersebut bisa merusak integritas pemilu, dan bisa mengganggu kemurnian konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara. “Nah, tindak
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini menyarankan bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) perlu struktur. Karena struktur adalah fundamental. Demikian disampaikan dalam Foccused Group Discussion Lanjutan Penyusunan Tata Cara Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilu Pada Sentra Gakumdu di Jakarta, pada Senin (18/7/2016) pukul 20.00 WIB. Nur Hidayat Sardini menjelaskan, struktur memiliki
Jakarta, DKPP- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat meminta kepada penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu segera menyelesaikan proses Pemilukada di Muna, Kota Pematang Siantar, dan Mamberamo Raya. Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Muna paling lama bulan Agustus 2016. Sedangkan pelaksanaan pemungutan suara di Kota Pematangsiantar pada Oktober 2016. Dalam kesempatan tersebut Ketua Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu
Jakarta, DKPP – Sore ini sedang diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi 2 DPR RI dengan penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) di Gedung DPR RI. Acara dimulai dari pukul 14.30 WIB. Komisioner KPU yang hadir Plt Ketua KPU RI Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiati, Arif Budiman dan Juri Ardiantoro. Pimpinan Bawaslu: Muhammad, Nasrullah,
Jakarta, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie merasa bersyukur karena kehadiran penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, dan DKPP semakin diterima oleh masyarakat. Hal itu tampak dari adanya penguatan-penguatan terhadap lembaga penyelenggara Pemilu. Jimly mengusulkan untuk mengakuisisi gedung milik Kemenkeu yang berlokasi di sebelah Gedung Bawaslu, Jalan Wahid Hasyim. Ia sudah menyampaikan maksud tersebut secara
Jakarta, – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bertukar pikiran dengan Ketua DKPP RI Jimly Asshiddiqie, Plt Ketua KPU RI Hadar Nafis Gumay dan Ketua Bawaslu RI Muhammad. Pertemuan ini digelar secara tertutup di Ruang Rapat DKPP, Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (13/7) pukul 15.00 WIB. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pertemuan ini membahas mengenai Undang-Undang Pilpres,
Semarang, DKPP – Juru Bicara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini menyarankan kepada seluruh Penyelenggara Pemilu untuk menjaga integritas Pemilu menjelang pelaksanaan Pemilukada Serentak berikutnya yang akan dilaksanakan pada Februari 2017. Penyelenggara Pemilu yang berintegritas diharapkan akan menghasilkan Pemilu yang berintegritas pula. “Pemilu yang berintegritas adalah Pemilu yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kesamaan politik
Jakarta, DKPP – Bertambahnya kewenangan terhadap Badan Pengawas Pemilu menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga tersebut. Publik menaruh harapan yang sangat besar terhadap lembaga ini. Menurut Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini, perubahan kedua Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 memberikan tambahan penguatan kewenangan terhadap lembaga Bawaslu sehingga lembaga ini menjadi tambah kuat. Besarnya ekspekatasi