Pandan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Saut Hamonangan Sirait, didaulat sebagai pemateri dalam Acara Focus Group Discussion (FGD) yang mengusung tema “Penegakkan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017†di Pia Hotel, Kota Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Minggu (14/8). Pada kesempatan itu, Saut menyatakan bahwa Pemilukada
Banda Aceh, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie berharap Pilkada serentak di Aceh nanti menjadi inspirasi sebuah kesuksesan Pilkada serentak yang akan memberi pengaruh kepada daerah lain di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan dalam sambutanya pada acara Sosialisasi Penegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Rabu
Jakarta, DKPP- Memberi sambutan dalam kegiatan “Gebyar Sosialisasi Pengawasan†yang diselenggarakan Bawaslu RI, ketua DKPP menyampaikan bahwa kriteria moral di dalam membangun demokrasi berintegritas, harus dimulai dengan menolak politik uang. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan juga bahwa rakyat harus diajarkan tentang penolakan politik uang yang benar. “Sebelum sekarang, banyak orang yang berpidato, terima uangnya jangan pilih
Tulang Bawang, DKPP- Lebih dari empat tahun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diberi kewenangan untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. Selama itu pula DKPP seringkali ditakuti bahkan dianggap sebagai momok oleh penyelenggara Pemilu. DKPP dengan kewenangannya memecat bahkan sering dianggap sebagai “malaikat pencabut nyawa†oleh mereka. Pandangan seperti itu, menurut Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait
Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyelenggarakan (DPP) Focus Group Discussion “Problematika, Evaluasi, dan Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu†khusus penyelenggara Pemilu, Kamis (11/8). Kegiatan putaran ketiga ini bertempat di Manado, Sulawesi Utara. Daniel Zuchron, pimpinan Bawaslu RI salah satu narsumber dalam acara ini mengatakan, penyelenggara Pemilu harus dapat meyakinkan masyarakat bahwa integritas penyelenggara Pemilu tidak lagi
Manado, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur Hidayat Sardini berpendapat bahwa perguruan tinggi masih layak untuk menjadi penyelenggara Pemilu karena mereka masih dinilai profesional dan mampu menjaga integritas. NHS, sapaan akrab Nur Hidayat Sardini menilai bahwa perekrutan anggota penyelenggara Pemilu sudah berjalan dengan baik. Dari penyelenggara Pemilu yang baik, sehingga menghasilkan Pemilu yang baik.
Manado, DKPP- Pemilu merupakan syarat utama terhadap sebuah demokrasi. Mustahil sebuah negara menganut demokrasi tetapi tidak melaksanakan pemilihan umum. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini menerangkan, semua negara menganut sistem demokrasi. Akan tetapi ada yang murni atau sekedar formalitas. Negara-negara yang melaksanakan Pemilu formalitas seperti Irak waktu Sadam Husein sebelum ditumbangkan, Mesir zaman
Bandar Lampung, DKPP – Sebanyak lima daerah di Provinsi Lampung akan melaksanakan Pemilukada serentak pada 2017. Kelima daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pringsewu, Lampung Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji. KPU Provinsi Lampung menggelar berbagai kegiatan untuk menyukseskan pesta demokrasi lokal tersebut. DKPP menjadi salah satu lembaga yang diundang di acara itu. DKPP
Banda Aceh, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan, independensi penyelenggara pemilu harus ditingkatkan dalam melaksanakan tugas/fungsi, baik dalam pelaksanaan di lapangan maupun penyusunan regulasi. Hal itu disampaikan pada saat memberi sambutan serta membuka secara resmi acara “Sosialisasi Penegakan Kode Etik†di Hermes Hotel Palace, Banda Aceh, Rabu (10/8). “Para Penyelenggara Pemilu
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menggelar sidang kode etik dengan agenda pemeriksaan terhadap Anggota KIP Aceh Barat Daya periode 2013-2018 Muhammad Jakfar, Selasa (9/8). Dia dilaporkan oleh Ketua dan Anggota KIP Aceh atas nama Ridwan Hadi, Basri M Sabi, Robby Syahputra, Fauziah, Junaidi, Muhammad, dan Hendra Fauzi. Pasalnya dia diduga terlibat