Medan, DKPP- Masyarakat Medan adalah masyarakat plural sampai awal tahun 50an. Dengan kondisi itu, Medan menjadi kota yang sangat kompleks karena segala suku bangsa di Indonesia ada di kota ini. Oleh karena itu, Medan khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya dapat menjadi barometer dan menjadi miniatur Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie
Medan, DKPP- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Senin (30/12), menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholder Dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Antisipatif Pemilihan Walikota/Wakil Walikota. Acara diselenggarakan di Hotel Soechi, Kota Medan. Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie menjadi salah satu narasumber pada acara tersebut. Bersama Prof Jimly hadir pula Ketua Bawaslu RI Prof Muhammad. Ketua DKPP
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membacakan putusan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan komisioner KPU Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pembacaan putusan dilaksanakan di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu (2/12). Dalam bagian amar putusannya, DKPP menilai salah satu komisioner KPU Balikpapan terbukti melanggar kode etik berat, sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian tetap. “Menjatuhkan sanksi berupa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap lima penyelenggara Pemilu. Masing-masing satu orang dari Panwas Fakfak Provinsi Papua Barat, Panwas Karang Asem Provinsi Bali, KPU Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, PPS Desa Lomuli Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, PPK Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir. Khusus untuk Panwas Karang
Jakarta, DKPP – Ketua majelis Prof. Jimly Asshiddiqie meminta kepada peserta sidang menghormati jalannya persidangan. Peserta sidang harus menaati tata tertib sidang. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang kode etik dengan agenda pembacaan 12 Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (2/11). Sidang ini juga disiarkan melalui video conference di kantor Bawaslu Provinsi terkait. Perkara yang
Jakarta, DKPP – Sidang kode etik KPU Kab. Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara memasuki sidang kedua. Agenda sidang kali ini memeriksa saksi-saksi. Namun kedua belah pihak baik Pengadu maupun Teradu tidak menghadirkan saksi atau pun tidak menunjukkan bukti baru. Pengadu Arie Achmad menyampaikan bahwa berdasarkan hasil sidang pertama, majelis menilai sidang pertama sudah cukup. Namun pelaksanaanya
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik pada Jumat (27/11) dengan Teradu Muhammad Lutfi, Andi Zainuddin, dan Dhian R. Pombalawo selaku Ketua dan Anggota Panwas Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Ketiganya diadukan oleh Wahyudin Abdul Wahid, Mujarmin, Taufan Tanjing, Marice, dan Adi Nurdin Tasa selaku Ketua dan Anggota KPU Kab.
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang kode etik pada Jumat (27/11), dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab. Mamuju Utara. Agenda sidang kali ini adalah mendengar keterangan para pihak. Ishak Ibrahim, Harlywood Suli Junior, Sumaila, Muslihat Kamaluddin, dan Ardi Trisandi dilaporkan oleh Ir. Muliadi, S.E., M.Si selaku Tim Pemenangan Handal
Jakarta, DKPP – Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Hasyim Wantu hari ini, Sabtu (28/11), diperiksa DKPP terkait keterlibatannya dalam Pilkada Kab. Gorontalo tahun 2015 untuk kepentingan pribadi. Hal itu diadukan oleh Ramdhan Kasim Ketua Lembaga Bantuan Hukum UG. Sidang pemeriksaan dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqe didampingi Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sabtu (28/11), menggelar sidang kode etik dengan Teradu KPU dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Pengadu Humaidi dari LSM Gerak Keris mengadukan ketua , anggota dan staf KPU Prov. Kepulauan Riau yakni Said Sirajudin, Marsudi dan Hanis Handayani serta Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau masing-masing atas