Jakarta, DKPP- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menuai polemik. Satu poin yang mengundang polemik adalah terkait pencalonan oleh partai politik yang sedang bersengketa. Hal ini menunjuk pada dua parpol yang secara internal sedang terjadi sengketa, yakni Partai Golongan
Mataram, DKPP- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada) serentak tahap pertama dijadwalkan 9 Desember 2015. Sebanyak 269 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak di tahun ini. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut Hamonangan Sirait mengatakan, Pilkada kali ini bisa menjadi tantangan tersendiri.
Mataram, DKPP- Persoalan pelik yang dihadapi jajaran KPU dan Bawaslu jelang Pilkada 2015 adalah lambatnya pencairan anggaran Pilkada dari pemerintah daerah setempat. Ada dugaan, ini terkait adanya kepentingan dari calon petahana (incumbent). Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini atau akrab disapa NHS mengingatkan agar mereka berhati-hati menyikapi hal ini. Soal anggaran tidak
Mataram, DKPP- Penegakan kode etik penyelanggara Pemilu yang dijalankan oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) memiliki konsekuensi tersendiri. Dengan penegakan kode etik, secara tidak langsung akan menempatkan para penyelenggara Pemilu sebagai objeknya. “Kode etik penyelenggara Pemilu itu di satu sisi dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara. Juga dapat menyelamatkan Saudara dari moral hazard. Akan tetapi, penegakan
Semarang, DKPP – Saut Hamonangan Sirait, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan pembekalan kepada Panwaslu Kabupaten/ Kota se- Provinsi Jawa Tengah, Selasa (28/4) malam. Pada sore sebelumnya sekitar pukul 16.00 WIB ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Abhan Misbah SH telah melantik 21 Panwaslu Kabupaten/ Kota se- Provinsi Jawa Tengah. Adapun ke-21 Panwaslu Kabupaten/ Kota
Mataram, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menyebut, peran penyelenggara Pemilu sangat vital bagi kehidupan bangsa Indonesia. Menurutnya, penyelenggara Pemilu merupakan representasi negara dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem demokrasi. Koor bisnis demokrasi adalah soal pergantian kekuasaan. Mekanisme pergantian itu adalah pemilihan umum. Jadi kita semua ini adalah pengelola demokrasi, terang
Mataram, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menyerukan agar para penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, betul-betul mengantisipasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar secara serentak. Pilkada serentak ini akan lebih rumit. Pertama karena serentak, kedua banyak regulasi yang baru juga. Partai yang sedang konflik juga membuat tugas
Purbalingga, – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini mengapresiasi terhadap pelaksanaan Pemilu Legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Jawa Tengah. Pasalnya, Jawa Tengah merupakan wilayah yang relatif sedikit pengaduan ke DKPP jika dibandingkan daerah lain di Indonesia. “Jawa Tengah merupakan daerah ketiga yang paling sedikit pengaduannya ke DKPP setelah
Surakarta, DKPP – Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota & Wakil Walikota Tahun 2015 yang diselenggarakan di Hotel Lor In Surakarta, Sabtu (25/4) memasuki hari ketiga. Setelah pada sesi sebelumnya anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Ida Budhiati menjelaskan materi terkait Dana Kampanye dan Pelaporan Dana kampanye,
Surakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Jimly Asshidiqqie memberikan contoh, dalam konstitusi Equador di artikel chapter enam pemilihan umum disebut sebagai Electoral Branch Of Government, jadi pemilu adalah cabang kekuasaan sendiri sebabnya pejabat eksekutif peserta pemilu mulai dari presiden sampai kepala daerah, mereka adalah orang yang harus diurus oleh penyelenggara pemilu.