Jakarta, DKPP – Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terkait tahapan Pilkada mulai masuk ke DKPP. Sebagian besar perkara terkait dengan pengaduan dari calon perseorangan. Menurut Pelaksana Harian (Plh) DKPP Nur Hidayat Sardini, berdasarkan pengaduan yang masuk selama bulan Juni, ada 11 perkara. Dari jumlah tersebut, 4 perkara terkait pengaduan dari calon perseorangan, satu
Jakarta, DKPP- Sebanyak 23 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 2015. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu, memiliki perhatian serius terhadap pelaksanaan Pilkada serentak ini. DKPP ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada di Sumut dapat berjalan sesuai aturan hukum dan aturan etika,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar dua sidang minggu ini. Yaitu, sidang kode etik KPU Soppeng dan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel). Sidang kode etik KPU Soppeng bertempat di sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (8/6). Selaku Pengadu, Herlina, anggota KPU Kab. Soppeng. Pihak Teradu Amrayadi (Ketua KPU Kab Soppeng), Asniati Muin (Anggota
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa ada kemungkinan Komisi Pemilihan Umum memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah. Tujuannya untuk memberikan kesempatan pendaftaran calon kepala daerah bagi calon potensial mendaftar. “Mungkin KPU akan memutuskan nanti malam. Berapa lama masa pendaftaran calon, tunggu pengumuman dari KPU,†katanya saat konferensi pers tadi sore,
Jakarta – Ketua DKPP Jimly asshiddiqie menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) tentang verifikasi Ijazah Calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Kamis (07/30) siang. Acara yang berlangsung terbuka ini bertempat di Ruang Sidang Utama KPU
Jakarta, DKPP- Tindakan Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Eviasi Manalu sungguh tidak patut ditiru oleh penyelenggara Pemilu yang lain. Di tengah tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 dia membuat pertemuan dengan seorang calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Nasdem bernama Posma Otto Manalu yang juga Pengadu dalam perkara ini. Apalagi, pertemuan tersebut diadakan di
Jakarta, DKPP- Dua Teradu, yakni Ketua KPU Kabupaten Mimika, Papua, Yohanes Kemong dan Anggota Michael Beanal, resmi diberhentikan secara tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pemberhentian tersebut disampaikan dalam sidang putusan DKPP, Rabu (29/7), di ruang sidang DKPP, Jakarta. “Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I Yohanes Kemong selaku Ketua merangkap Anggota KPU
Jakarta, DKPP- Lima Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang diadukan oleh Henrima melalui kuasa hukumnya Muchtar Pakpahan, hari ini Rabu, (29/7) direhabilitasi oleh DKPP lantaran tak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Kelimanya yakni, Potan Edy Siregar, Mustar Edi Hutasuhut, Rafikah Nawary, Syawaludin Lubis dan Panataran Simanjuntak. Henrima yang merupakan Caleg DPRD Kabupaten Tapanuli
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan tiga Putusan besok, (Rabu, 29/7) pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang DKP Jalan MH Thamrin dan video conference. Yaitu, Putusan KPU Kabupaten Mimika (Papua), KPU Tapanuli Selatan dan KPU Humbang Hasundutan (Sumatera Utara). Selaku Pengadu perkara dugaan pelanggaran kode etik KPU Mimika; Febianus Jemadu (PDIP),Robby K.
Palangkaraya, DKPP – Data yang dihimpun oleh Sekretariat DKPP pada tahun 2013 ada sebanyak 15 pengaduan/laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan 11 pengaduan/laporan pada tahun 2014 untuk Provinsi Kalimantan Tengah. “DKPP yang merupakan quasi judicial dalam lingkup kekuasaan kehakiman memiliki peran menegakkan kode etik penyeleggara pemilu. Model persidangan