Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (18/9) menggelar sosialisasi kode etik penyelenggara Pemilu di Kantor KPU Provinsi Bali. Peserta sosialisasi adalah komisioner KPU dan Panwaslu dari enam kabupaten/kota di Bali yang pada 9 Desember 2015 ini akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak. DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu memiliki
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Provinsi Papua, Sabtu (19/9). Acara sosialisasi tersebut akan diikuti oleh penyelenggara Pemilu dari sebelas kabupaten yang akan menggelar Pilkada Serentak 9 Desember 2015, terdiri atas KPU dan Bawaslu Provinsi Papua, Kab. Nabire, Kab. Asmat, Kab Keerom, Kab. Waropen, Kab.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang setempat untuk perkara dugaan pelanggaran kode etik yang bernomor 019/DKPP-PKE-IV/2015 dengan Teradu Ketua dan anggota KPU kabupaten Yakuhimo, Jum’at (18/9) pukul 14.00 WIT bertempat di Polda Provinsi Papua. Keis Simbuk, Oikop Sonap, Dominggus Marei, Habekuk Iksomon, dan Soleman Babahol merupakan ketua dan anggota KPU Kabupaten Yakuhimo yang diadukan
Pematangsiantar, DKPP- Sebanyak 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2015. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dibanding provinsi-provinsi lain. Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan, jumlah terbanyak tersebut dapat menjadi tantangan tersendiri. Di tambah lagi, ungkap Prof Jimly, Sumut menjadi daerah yang pengaduannya ke DKPP juga terbanyak, setelah Papua.
Parapat, DKPP- Ada pandangan bahwa kode etik penyelenggara Pemilu oleh DKPP saat ini telah menjadi ancaman bagi jajaran KPU dan Bawaslu. Ancaman tersebut karena sanksinya yang bisa saja memecat mereka. Namun, pandangan itu ditepis oleh Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait. Apalagi jika DKPP dilihat sebagai aktor utama di balik sanksi-sanksi tersebut. Bagi Saut, DKPP hanya
Padang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie, memberikan ceramah ilmiah pada pembukaan kegiatan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-2, yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PuSaKo) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, pada Hari Kamis (10/9/2015). Dalam ceramah ilmiahnya, Pakar Hukum Tata Negara ini mengatakan, PuSaKo hendaknya terus
Parapat, DKPP- Diskusi antara DKPP dengan jajaran KPU dan Panwas dari 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) mencuat permasalahan terkait tahapan pendaftaran Pilkada. Terutama tentang siapa pasangan calon (paslon) dari Golkar yang diterima KPU. Di Golkar seperti diketahui terjadi sengketa kepengurusan antara kubu Abu Rizal Bakri dan kubu Agung Laksono. Pada saat pendaftaran, ditemukan ada
Medan, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Selasa, (8/9) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab Simalungun. Pengadunya yakni Mansur Panggabean Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Simalungun. Dalam sidang yang digelar di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tersebut, Panel Majelis Sidang yang dipimpin oleh Dr. Valina Singka
Parapat, DKPP- Hari kedua rangkaian acara DKPP di Sumatera Utara (Sumut), Kamis (10/9), diisi dengan focus group discussion (FGD). Acara ini dilaksanakan di Hotel Niagara, Parapat. Disampaikan oleh Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP Sumut Tengku Erwin, FGD dimaksudkan untuk menggali persoalan-persoalan yang telah dan akan dihadapi dalam Pilkada 2015, khususnya di Sumut. “Acara
Pematangsiantar, DKPP- Kegiatan sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu yang diadakan oleh DKPP bekerjasama dengan Universitas Simalungun, Rabu (9/9), berjalan dengan baik. Sekitar 500 orang hadir di acara yang digelar di Hall Kampus Unuversitas Simalungun (USI), Kota Pematangsiantar. Mereka berasal dari jajaran KPU dan Pengawas Pemilu di Sumut, pasangan calon bupati/walikota dari 23 kab/kota di Sumut