5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • DKPP Periksa PPK dan PPS Se-Kecamatan Abeli Serta Anggota KPU Kab. Wakatobi

DKPP Periksa PPK dan PPS Se-Kecamatan Abeli Serta Anggota KPU Kab. Wakatobi

Jumat, 09 November 2018
167 dilihat

Kendari, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa perkara nomor 279/DKPP-PKE-VII/2018 dengan Teradu Robin Syahrul Ziddi, Hanifa, Riswan, Ajirin, Rikal, Sri Endang, Hasmiati, Rezki Indah Fajarwanti, Hasmira, Herdawati, dan Nurmiah  selaku Anggota PPK dan PPS se-Kecamatan Abeli. Mereka diadukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Kendari yakni Jumwal Shaleh, Asril, Alasman Mpesau, Sri Marlia Puteri, dan La Ndolili.

“Sidang dengan perkara nomor 279/DKPP-PKE-VII/2018, dibuka dan terbuka untuk umum,” tutur Prof Teguh saat membuka sidang pemeriksaan.

PPK-PPS Kecamatan Abeli yaitu Robin Syahrul Ziddi (Anggota PPK Kecamatan Abeli), Hanifa (PPS Benuanirae), Riswan (PPS Abeli), Ajirin (PPS Tobimeita), Hasmira (PPS Bungutoko), Rikal (PPS Tondonggeu), Sri Endang (PPS Sambuli), Hasmiati (PPS Sambuli), Nurmia (PPS Poasia) Herdawati (PPS Talia),  Reski Indah Fajarwati (PPS Lapulu) dilaporakan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Kendari karena diduga menerima bingkisan yang berisi baju koko untuk laki-laki, dan jilbab untuk perempuan disertai amplop yang berisi uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari Calon Anggota DPRD Kota Kendari Rusiawati Silondae dalam pertemuan yang diselenggarakan caleg tersebut.

Pimpinan majelis sidang pemeriksaan ini adalah Anggota DKPP Prof Teguh Prasetya, dengan anggota majelisnya yaitu Ramly Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dari unsur  masyarakat, Iwan Rompo Banne TPD unsur KPU dan Bahari TPD Unsur Bawaslu. Sidang pertama ini beragendakan mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu dan jawaban teradu.

Selain mereka, hari ini, Jumat (9/11) DKPP juga akan memeriksa perkara nomor 222/DKPP-PKE-VII/2018 dengan Teradu Abdul Rajab dan Ahmad Soni selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wakatobi. Mereka diadukan oleh La Ode Hamdan yang merupakan anggota partai politik. Pengadu dalam pokok aduan diantaranya mendalilkan bahwa para Teradu melakukan penolakan berkas pada proses tahapan perbaikan berkas pengajuan bakal calon anggota Legislatif pada tanggal 31 juli 2018 periode 2019-2024 partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Wakatobi. Sidang terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wakatobi ini merupakan kali kedua dikarenakan sidang pertama yang digelar pada 27 September lalu, Pengadu tidak hadir. Meskipun sudah diberi kesempatan yang kedua, namun pada sidang ini pun Pengadu tidak hadir.

Sebelum menggelar sidang pemeriksaan, untuk mendukung jalannya sidang hari ini, DKPP telah menyelenggarakan rapat koordinasi teknis dengan mengundang stakeholder (KPU dan Bawaslu Provinsi sulawesi Tenggara berserta jajarannya serta Polda Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (8/11) malam di Kendari. Rakor tersebut dihadiri oleh TPD Provinsi Sulawesi Tenggara dari unsur tokoh masyarakat yakni Ramly dan Ibu Deity Yuningsih, TPD unsur KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Iwan Rompo dan Ibu Ade Suerani dan TPD unsur Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Bahari dan Hamiruddin Udu, perwakilan Polda Provinsi Sulawesi Tenggara, serta jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. (Irmawanti)