5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"

DKPP Periksa KPU dan Bawaslu Kota Ambon

Minggu, 04 November 2018
173 dilihat

Ambon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik dengan Teradu penyelenggara Pemilu Kota Ambon, Prov. Maluku. Pemeriksaan digelar pada Sabtu (3/11) dan bertempat di Ruang Sidang Bawaslu Prov. Maluku.

Sidang dipimpin oleh Teguh Prasetyo selaku Ketua Majelis bersama Tim Pemeriksa Daerah Prov. Maluku yakni Elsa Rina (unsur tokoh masyarakat), Astuti Usman (ex-officio Bawaslu), dan Al Mudatsir (ex-officio KPU). Adapun pemeriksaan digelar untuk perkara nomor 260/DKPP-PKE-VII/2018 dengan Teradu KPU Kota Ambon dan perkara nomor 265 /DKPP-PKE-VII/2018 dengan Teradu Bawaslu Kota Ambon. Dalam sidang ini, juga turut didengar keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pihak Pengadu.

Perkara nomor 260/DKPP-PKE-VII/2018 diadukan oleh Helmy J. Sullatu selaku kuasa khusus Joga Papilaya. Pokok aduan yang didalilkan ialah bahwa ketua dan Anggota KPU Kota Ambon sebagai para Teradu diduga telah bertindak tidak cermat dengan melakukan penggantian nama  pengadu dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota legislatif yang diusulkan Partai Golkar Kota Ambon. Padahal seluruh persyaratan administratif telah dilengkapi dan diserahkan kepada KPU Kota Ambon. Disamping itu para Teradu, diduga juga bertindak profesional karena mengabaikan dan tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Ambon Nomor 01/ADM/BWSL.AMBON/PEMILU/VIII/2018 yang menurut peraturan secara tegas disebutkan wajib ditindaklanjuti KPU paling lama tiga hari kerja sejak dibacakan.

Sedangkan pada perkara 265/DKPP-PKE-VII/2018, Bawaslu Kota Ambon diadukan oleh Munir Kairoti yang diberikan kuasa oleh Richard Louhenapessy. Pokok perkara yang diadukan ialah ketua dan anggota Bawaslu Kota Ambon didalilkan telah bertindak diluar kompetensinya dalam mengeluarkan Putusan Adjudikasi yang diadukan Joga Papilaya. Menurut pengadu, pergantian bakal calon anggota DPRD Kota Ambon merupakan perselisihan internal Partai Golkar Kota Ambon. Sehingga seharusnya diselesaikan melalui Mahkamah Partai Golkar. (Prasetya Agung N.)