5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Kunjungan Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Unhas di DKPP

Kunjungan Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Unhas di DKPP

Selasa, 22 Mei 2018
234 dilihat

Jakarta, DKPP - Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin mengunjungi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (22/5) dalam rangka studi lapangan. Mereka diterima oleh Kabag Administrasi Umum DKPP Yusuf, staf Administrasi Pengaduan Santo Gotia, dan staf Monitoring Evaluasi Columbus Manurung,  di ruang sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5. Mereka mendapatkan seputar pengaduan, persidangan termasuk beracara di DKPP, dan kepemiluan

Yusuf menjelaskan bahwa DKPP sesuai ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu. KPU, Bawaslu dan DKPP merupakan satu kesatuan penyelenggaraan pemilu yang bertugas sesuai dengan tugas dan kewenangannya. “DKPP hanya menerima dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu,” terangnya.  

Santo Gotia menjelaskan bahwa setiap pengaduan yang masuk DKPP akan diproses oleh lembaganya baik melalui mekanisme verifikasi formal maupun meteriil. Pihak-pihak yang mengadukan dapat berasal dari peserta Pemilu, masyarakat, LSM, atau penyelenggara Pemilu. Sedangkan pihak yang diadukan adalah penyelenggara Pemilu baik itu KPU dan jajarannya, maupun Bawaslu dan jajarannya. “Pengaduan harus tertulis sebagaimana formulir yang telah ditentukan dan dilengkapi minimal dua alat bukti,” katanya.  

Columbus menerangkan, pengaduan yang sudah diproses dan layak sidang, akan diagendakan sidang, dan diinformasikan kepada pihak-pihak yang beperkara. Lokasi sidang bisa di kantor DKPP, namun bisa juga di ibu kota provinsi. Dalam bersidang di daerah, DKPP melibatkan Tim Pemeriksa Daerah (TPD). “TPD itu ada unsur Bawaslu, unsur KPU, dan unsur masyarakat,” katanya. [Teten Jamaludin]