Sunday, 24-09-2017

    02
    October
    2017
    10:00

    No Perkara: No. 110/DKPP-PKE-VI/2017
    Pokok Perkara: Teradu tidak melaksanakan Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk mencabut SK KPU Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.030/V/2017 tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
    Pemohon: Kadir Salwey
    Teradu:Adam Arisoi (Ketua KPU Provinsi Papua)
    Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Polda Papua
     

    29
    September
    2017
    09:00

    No Perkara: No. 112/DKPP-PKE-VI/2017
    Pokok Perkara: 1.Teradu I melakukan tindakan yang tidak patut, tidak tertib, dan tidak cermat dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan mengenai mekanisme seleksi anggota Panwas Kabupaten/Kota. Teradu I menyatakan bahwa proses seleksi akan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT), namun pada hari pelaksanaannya metode tersebut tidak digunakan; Teradu II tidak memberikan penjelasan yang memuaskan terkait pembatalan penggunaan metode CAT dimaksud, yaitu dengan mengatrakan bahwa penggunaan metode CAT baru sebatas wacana dan belum memadai untuk dilaksanakan.
    Pemohon: Heri Hidayat Kuasa dari Sherli Dian Meiliandi
    Teradu:1.Abhan (Ketua Bawaslu RI) 2.Fatikhatul Khoiriyah (Ketua Bawaslu Provinsi Lampung)
    Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
     

    27
    September
    2017
    13:00

    No Perkara: No. 115/DKPP-PKE-VI/2017
    Pokok Perkara: 1. Para Teradu telah bertindak tidak proporsional dan tidak profesional karena menetapkan Idhar sebagai anggota Panwas Kabupaten Bima terpilih padahal yang bersangkutan tidak mampu menjawab soal-soal dalm tes tertulis dan mengulang tes kesehatan rohani; 2. Para Teradu menetapkan Abdurrahman sebagai anggota Panwas Kabupaten Bima terpilih padahal terdapat aduan masyarakat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kepengurusan DPD PAN Kabupaten Bima Periode 2010-2015; 3. Para Teradu dalam memilih dan menetapkan komposisi keanggotaan Panwas Kabupaten Dompu hanya memertimbangkan proporsionalitas keterwakilan perempuan, namun mengabaikan pengalaman kerja sebagai penyelenggara Pemilu; 4. Para Teradu telah bertindak sewenang-wenang dan intimidatif karena mewajibkan peserta fit and proper test untuk tidak mengajukan keberatan atas hasil seleksi anggota Panwas yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi NTB.
    Pemohon: Sri Nuryati
    Teradu:1. Khuwailid 2. Bambang Karyono 3. Syamsuddin (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat)
    Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
     
Halaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> Jumlah Data : 675 Semua