13
Nov
2017
13:00
No Perkara: No. 155/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu telah bertindak tidak proporsional dan tidak profesional karena menetapkan Idhar sebagai anggota Panwas Kabupaten Bima terpilih padahal yang bersangkutan tidak mampu menjawab soal-soal dalm tes tertulis dan mengulang tes kesehatan rohani; 2. Para Teradu menetapkan Abdurrahman sebagai anggota Panwas Kabupaten Bima terpilih padahal terdapat aduan masyarakat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kepengurusan DPD PAN Kabupaten Bima Periode 2010-2015; 3. Para Teradu dalam memilih dan menetapkan komposisi keanggotaan Panwas Kabupaten Dompu hanya memertimbangkan proporsionalitas keterwakilan perempuan, namun mengabaikan pengalaman kerja sebagai penyelenggara Pemilu; 4. Para Teradu telah bertindak sewenang-wenang dan intimidatif karena mewajibkan peserta fit and proper test untuk tidak mengajukan keberatan atas hasil seleksi anggota Panwas yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi NTB.
Pemohon: Sri Nuryati
Teradu:1. Khuwailid 2. Bambang Karyono 3. Syamsuddin (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat)
Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
 
02
Nov
2017
09:00
No Perkara: No. 120/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu membatalkan keterpilihan Pengadu sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Batang Hari dengan alasan terbukti terlibat dalam partai politik berdasarkan laporan dari Andri Hariri. Padahal, Pengadu dalam klarifikasi tanggal 15 Agustus 2017 sudah memberikan keterangan berikut bukti-bukti yang menunjukkan bahwa laporan Andri Hariri adalah tidak berdasar; 2. Para Teradu tidak mengabulkan permohonan Pengadu untuk diberikan berkas dokumen klarifikasi yang dilakukan tanggal 15 Agustus 2017.
Pemohon: Tengku Ardiansyah (Kuasa dari Mahpud)
Teradu:1. Asnawi (Ketua Bawaslu Provinsi Jambi) 2. H. Ahmad Luthfi (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Ruang Sidang DKPP
 
31
Oct
2017
09:00
No Perkara: No. 115/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu telah bertindak tidak proporsional dan tidak profesional karena menetapkan Idhar sebagai anggota Panwas Kabupaten Bima terpilih padahal yang bersangkutan tidak mampu menjawab soal-soal dalm tes tertulis dan mengulang tes kesehatan rohani; 2. Para Teradu menetapkan Abdurrahman sebagai anggota Panwas Kabupaten Bima terpilih padahal terdapat aduan masyarakat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kepengurusan DPD PAN Kabupaten Bima Periode 2010-2015; 3. Para Teradu dalam memilih dan menetapkan komposisi keanggotaan Panwas Kabupaten Dompu hanya memertimbangkan proporsionalitas keterwakilan perempuan, namun mengabaikan pengalaman kerja sebagai penyelenggara Pemilu; Para Teradu telah bertindak sewenang-wenang dan intimidatif karena mewajibkan peserta fit and proper test untuk tidak mengajukan keberatan atas hasil seleksi anggota Panwas yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi NTB.
Pemohon: Sri Nuryati
Teradu:1. Khuwailid 2. Bambang Karyono 3. Syamsuddin (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat)
Acara Sidang: Sidang Ke-2 di Polda NTB
 

Pencarian
Link Terkait