Thursday, 08-12-2016
Risalah dan Notulensi dalam Hubungannya dengan Pembuktian (08/12)Pembuktian Sebagai Inti Peradilan Pidana Serta Relevansi Penerapan dalam Sidang DKPP (07/12)Prof. Jimly: Sinergitas Menciptakan Team Work, Sharing dan Caring (07/12)DKPP Paparkan Usulan untuk RUU Penyelenggaraan Pemilu ke DPR (07/12)Ketua DKPP: Perlu  Kode Etik untuk Peserta Pemilu (07/12)

   Court Session

    08-12-2016 16:00
    No. 139/DKPP-PKE-V/2016

    1. Para Teradu telah | Jusrin (Wiraswasta) | 1. La Saluru 2. Mansur Maora 3. Darwin (Ketua dan Anggota Panwas Kab. Buton) | Sidang Ke-1 Vidcon DKPP RI/ Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara
    08-12-2016 14:00
    No. 134/DKPP-PKE-V/2016

    1. Bahwa KPU Kabupat | 1. La Nudi S.Kom 2. Luwi Sutaher (Wiraswasta) | 2. La Ampera 3. La Rusli 4. Burhan 5. Bahrudin La Puka (Ketua dan Anggota KPU Kab. Buton) | Sidang Ke-1 Vidcon DKPP RI/ Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara
    30-11-2016 15:00
    No. 136/DKPP-PKE-V/2016

    1. Para Teradu telah | 1. Syahrani Somadayo 2. Kasman Tan 3. H. Buhari Mahmud 4. Pudja Sutamat 5. Safri Awal (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara) | Hairudin Amir 2. Sunarwan Mochtar 3. Sofyan Abd. Gafur 4. Vera M. Kolondam (Ketua dan Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah) | Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Maluku Utara
    30-11-2016 15:00
    No. 137/DKPP-PKE-V/2016

    Para Teradu menyatak | Donny Tri Istiqomah selaku kuasa dari Muttiara T. Yasin | Hairudin Amir 2. Sunarwan Mochtar 3. Sofyan Abd. Gafur 4. Vera M. Kolondam (Ketua dan Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah) | Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Maluku Utara
    30-11-2016 10:00
    No. 135/DKPP-PKE-V/2016

    1. Pada tanggal 16 O | Gede Suardana Ketua Dewan Pembina LSM Buleleng | 1. Gede Suardana (Ketua KPU Kab. Bulelelng) 2. I Ketut Dipa Wirya (Anggota PPS Desa Bila) 3. Ketut Ariyani (Ketua Panwas Kab. Buleleng) | Sidang Ke-1 di Kantor Bawaslu Prov. Bali
more
      COMPLAINT
      COURT SESSION
      PUTUSAN
      MAKLUMAT

   DKTV

more

   Photo Gallery

more

   Activities

Risalah dan Notulensi dalam Hubungannya dengan Pembuktian 08-12-2016

Bogor, DKPP – Kegiatan Peningkatan Kapasitas  bagi jajaran Biro Administrasi DKPP memasuki hari kedua pada Kamis (08/12). Materi sesi pagi ini adalah “Penyusunan Risalah dan Notulensi Persidangan sebagai Bagian dari Perekaman Terhadap Pembuktian dalam Suatu Persidangan”, dengan pemateri Dr.Zainal Arifin SH.,MH.

Mantan Panitera MK RI ini menguraikan terkait risalah dan notulensi. Menurut  dia, risalah Persidangan merupakan catatan atau perekaman seluruh  Pemeriksanaan suatu perkara oleh Majelis Hakim yang dilakukan oleh Staf persidangan atau oleh

Pembuktian Sebagai Inti Peradilan Pidana Serta Relevansi Penerapan dalam Sidang DKPP 07-12-2016

Bogor, DKPP – Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Norma tersebut bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan atau dengan kata lain hukum dijadikan sebagai instrumen dasar yang sangat penting untuk berdirinya suatu negara dan berpengaruh dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Di Indonesia bekerjanya hukum (pidana) dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya Kejagung, DR. .

Prof. Jimly: Sinergitas Menciptakan Team Work, Sharing dan Caring 07-12-2016

Bogor, DKPP – Perkembangan jaman yang demikian pesat saat ini menuntut setiap staf yang bekerja pada Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk tidak hanya bekerja dengan mengikuti rutinitas saja, karena rutinitas pekerjaan akan mengakibatkan statisnya cara berpikir. Demikian, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshidiqqie dalam sambutan acara “Peningkatan Kapasitas Jajaran Sekretariat Biro Administrasi DKPP Tahap II” , yang diselenggarakan di Hotel Mirah Bogor 7-9 Desember 2016.

“Capacity Building sebaiknya diadakan setiap tahun sekali dan harus terus

more

   Pers Release

DKPP Gelar Sidang Kode Etik Di Aceh 09-08-2016

Banda Aceh, DKPP - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya atas nama Muhammad Jakfar, Selasa (9/8). Bertempat di kantor Bawaslu provinsi Aceh, Jl Elang nomor 1

Persiapan Pilkada Serentak 2017, DKPP Sosialisasikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Aceh 08-08-2016

Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi yang akan menggelar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) pada Pilkada serentak 2017 dengan jumlah kabupaten/kota terbany­ak. Provinsi ini akan menyelenggarakan 20 pemilihan bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Daerah yang akan

DKPP Terima 493 Pengaduan Pilkada Serentak 13-06-2016

Jakarta, DKPP -  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memasuki usia yang keempat, tepatnya 12 Juni 2016.  Setiap peringatan ulang tahun DKPP telah rutin melaksanakan laporan tahunan (annual report).

 

Annual report dilaksanakan dari

more

   Library

   Pooling

Pada 12 Juni 2014, DKPP telah berusia 2 (dua) tahun. Memproses sebanyak 1379 Pengaduan perkara dengan Putusan 497 Rehabilitasi, 13 Diberhentikan Sementara dan 207 orang Dipecat. Efektifkah kinerja DKPP?
Sangat Efektif
Efektif
Biasa Saja

   Visitor

Visitors : 8743147 Org
Hits : 8843663 hits
Month : 4050764 Users
Today : 15 Users

   Link