Badung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara pembukaan Rapat Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 Tahap II, di Hotel Savereign Kuta, Kabupaten Badung, Bali, 6 – 8 Desember 2019. Rapat evaluasi di Bali dibuka dengan Tarian Khas Bumi Dewata dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya Pembukaan secara resmi oleh Ketua DKPP,
Anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati menjadi narasumber pada kegiatan Rapat Evaluasi Pencalonan Pemilihan Umum 2019. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pemalang di Hotel Regina Pemalang, pada Kamis (5/12/2019), pukul 10.00 WIB Kegiatan ini dipandu oleh Aida Yunirahmawati, Anggota KPU Kabupaten Pemalang. Hadir juga Mustaghfirin, Harun Gunawan, Wahyono dan Agus Setyanto masing-masing selaku Ketua dan
Makassar, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm angkat bicara mengenai kelemahan dari Pemilu serentak 2019. Hal ini diungkapkannya dalam Seminar Nasional Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Unhas dengan tema “Evaluasi Pemilu 2019” yang diselenggarakan di Aula Prof. Syukur Abdullah, lantai 3 FISIP Unhas, Makassar, pada Kamis (5/12/2019). “Kelemahan Pemilu Serentak 2019 adalah keserentakannya,” ungkap
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono memberikan sambutan pada acara Konferensi Nasional Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019, yang diadakan oleh Bawaslu RI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/12/2019), pukul 12.30 WIB. Kegiatan ini diadakan dalam rangka evaluasi penyelenggara Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Tugas dan wewenang DKPP yakni menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Sesuai ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum, DKPP bertugas menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 298-PKE-DKPP/IX/2019 pada Rabu (4/12/2019). Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah tersebut adalah Ahmad Fuad Fahrudin, Alimudin Syukri, Lukmanul Hakim, Lalu Darmawan dan Zaeroni.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 315-PKE-DKPP/X/2019 pada Rabu (4/12/2019), pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Amandus Ratason. Ia mengadukan delapan penyelenggara Pemilu di NTT, yakni lima komisioner KPU Kabupaten Sikka dan tiga komisioner Bawaslu Kabupaten Sikka. Lima komisioner
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi, Budi Sunariyanto. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang pembacaan putusan perkara kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (4/12/2019). Budi merupakan Teradu dalam perkara Nomor 257-PKE-DKPP/VIII/2019. Ia terbukti melanggar KEPP karena melakukan perbuatan asusila
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan putusan terhadap tujuh (7) perkara di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14,  Jakarta Pusat pada Rabu (4/12/2019) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap untuk Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi, Budi Sunariyanto, yang
Download