Putusan No.91/DKPP-PKE-VI/2017
Download
Putusan No.92 & 93/DKPP-PKE-VI/2017
Download
Putusan No. 99/DKPP-PKE-VI/2017
Download
Putusan No.81 & 82/DKPP-PKE-VI/2017
Download
Putusan No.83/DKPP-PKE-VI/2017
Download
Putusan No.67 & 95/DKPP-PKE-VI/2017
Download
DKPP Telah Terima 2.578 Pengaduan
Jakarta, DKPP – Selama lima tahun, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebanyak 2.578 perkara. Jumlah tersebut berasal dari pengaduan yang berkaitan dengan Pemilukada 2012-2014, Pemilu Legislatif, Pilpres, Pemilukada serentak 2015, dan 2017. Namun ada pula yang tidak ada hubungannya dengan tahapan Pemilu. “Total jumlah Pengadu dari tahun
Hasil Survey Tingkat Kepuasan Pihak Teradu Terhadap Pelayanan DKPP
Pedoman Konversi Skor IKM Nilai Persepsi Nilai Interval Skor IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,80 25,00 – 40,00 E Sangat Buruk 2 1,81 – 2,60 40,01 – 55,00 D Buruk 3 2,61 – 3,40 55,01 – 70,00 C Cukup 4 3,41 – 4,20 70,01 – 85,00
Ketua KPU dan Panwaslu Kabupaten Buton Selatan Diperiksa
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPU Kabupaten Buton Selatan La Ode Masrizal Mas’ud, Rabu (31/5/2017) pukul 14.00 WIB. Ketua majelis Nur Hidayat Sardini dibantu oleh Tim Pemeriksa daerah (TPD). Sidang ini melalui video conference. Ketua majelis berada di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta, dan TPD