Semarang, DKPP – Menyadari strategisnya posisi perguruan
tinggi terhadap kajian-kajian kritis dan
komprehensif terkait demokrasi dan kepemiluan dalam dua pemilu terakhir yakni Pileg
dan Pilpres 2014, Bawaslu secara masif melibatkan mahasiswa dalam bentuk
gerakan sejuta relawan.
Hal
ini diungkapkan oleh Ketua Bawaslu, Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si dalam
sambutan acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Bawaslu, Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Universitas Diponegoro (Undip),
Senin (25/5) di ruang Rektorat.
“Selama
ini adik-adik kita berkutat di teori tentang pemilu, perwakilan dan seterusnya,
pada era kepemimpinan kami berlima, Bawaslu mengembangkan Gerakan Sejuta
Relawan. Mahasiswa terlibat secara aktif melakukan kerja-kerja, atau memahami
bagaimana pemilu atau pengawasan. Mahasiswa aktif terlibat sebagai mitra pengawas
pemilu. Ini sangat efektif untuk memberikan pandangan yang hampir komprehensif
antara teori dan praktek,†kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
ini.
Lebih
lanjut Muhammad menjelaskan bahwa progam Gerakan Sejuta Relawan dengan
mahasiswa sebagai mitra pengawas ini memberikan manfaat yang kontributif, maka
Bawaslu mengembangkan kerjasama dengan 12 perguruan tinggi negeri.
“Undip
mendapat keistimewaan, jika 11 peguruan tinggi negeri kemarin penandatanganan
di pusatkan di Jakarta. Ini karena peran senior saya ketua Bawaslu periode
2008-2011 Nur Hidayat Sardini beliau banyak mengembangkan soal kebawasluan
apalagi beliau sekarang adalah anggota DKPP sehingga atas pandangan-pandangan
dan gagasan beliau Bawaslu mengamini untuk hadir di Undip sebagaimana sebelas
perguruan tinggi yang lain,†tambah Muhammad.
Melalui
kerjasama ini Bawaslu menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Undip dan
berharap kerjasama bisa lebih dikongkretkan lagi. Dikembangkan dalam bentuk
kajian-kajian yang lebih strategik dan ini sejalan dengan ide Sekjen pertama
Bawaslu, Gunawan Suswantoro yang ingin mengembangkan Bawaslu tidak hanya
berkonsentasi sebagai pengawas pemilu tetapi sebagai pusat pendidikan
kepengawasan dan kepemiluan, menjadi semacam pusat riset.
“Jadi
kalau orang mau belajar atau mengetahui segala hal tentang pemilu Indonesia,
apakah dunia perguruan tinggi, parpol, bahkan dunia internasional itu
rujukannya ke Bawaslu. Itu sementara yang kami rintis dalam hal anggaran
progresnya dari tahun ke tahun semakin baik,†pungkas dia.
Acara
Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP) dengan Universitas Diponegoro (Undip), dihadiri oleh Rektor Undip
Prof. Yos Johan Utama, SH, M.Hum, Ketua DKPP Prof. Dr. Jimly Asshidiqqie, Ketua Bawaslu Prof. D. Muhammad,
S.IP. M.Si, Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro, Kepala Biro DKPP Ahmad Khumaidi,
Kabag TU dan SDM Bawaslu Drs. Roy Siagian, Kabag Biro Umum DKPP Yusuf, Kasubbag
H2PI Nurmalawati Pulubuhu beserta staf di lingkungan ketiga lembaga tersebut.
[Diah Widyawati]