Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 7-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (22/4/2025). Perkara ini diadukan oleh Samaun Dahlan. Ia memberikan kuasa kepada delapan orang, di antaranya adalah M. Yasin Djamaludin, Janses E. Sihaloho, dan Naufal Rizky Ramadhan. Sedangkan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota KPU Kota Padangsidimpuan, Parlagutan Harahap, dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (21/4/2025). “Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Parlagutan Harahap selaku Anggota KPU Kota Padangsidimpuan terhitung sejak putusan ini dibacakan,”
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Kota Batam, pada 23-24 April 2025. Dua perkara tersebut, masing-masing bernomor 314-PKE-DKPP/XII/2024 dan 16-PKE-DKPP/I/2025, dengan rincian sebagai berikut: Perkara Nomor 314-PKE-DKPP/XII/2024 Sidang pemeriksaan akan dilaksanakan pada Rabu (23/4/2025) Pukul 10.00
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 34-PKE-DKPP/I/2025 dan 67-PKE-DKPP/II/2025 yang akan digelar secara terpisah pada 23 dan 24 April 2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Rinciannya sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 34-PKE-DKPP/I/2025 Sidang pemeriksaan akan dilaksanakan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 7-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (22/4/2025), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Samaun Dahlan yang memberikan kuasa kepada delapan orang, di antaranya adalah M. Yasin Djamaludin, Jansen E. Sihaloho, dan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dua perkara tersebut yang masing-masing bernomor 298-PKE-DKPP/XI/2024 dan 311-PKE-DKPP/XII/2024, akan diperiksa secara terpisah pada 23 dan 24 April 2025. Berikut rinciannya: 1. Perkara Nomor 298-PKE-DKPP/XI/2024 Sidang pemeriksan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan atas tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada 23 – 24 April 2025. Tiga perkara tersebut yakni Nomor 316-PKE-DKPP/XII/2024, 36-PKE-DKPP/I/2025, dan 322-PKE-DKPP/XII/2024, dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 316-PKE-DKPP/XII/2024 dan 36-PKE-DKPP/I/2025 Sidang pemeriksaan akan dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi
Surabaya, DKPP – Yusuf Sya’roni dan Moh. Isnaini saling mempertahankan argumen dalam sidang pemeriksaan yang di gelar di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kamis (17/3/2025). Sidang tersebut merupakan sidang pemeriksaan kedua terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 301-PKE-DKPP/XI/2024. Dalam perkara ini, Yusuf Sya’roni (pengadu) mendalilkan Anggota KPU Kabupaten
Tanjung Pinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 290-PKE-DKPP/XI/2024 yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, Kamis (17/4/2024). Perkara ini diadukan oleh Tarmizi. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Bintan, Haris Daulay. Tarmizi mendalilkan Haris Daulay telah melakukan tindakan
Mataram, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 318-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Kamis (17/4/2025). Perkara ini diadukan Wiramaya Arnadi yang memberikan kuasa kepada Hamzani Ahkam. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara Nizamudin serta empat anggotanya: Muhidin,