Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan bahwa putusan DKPP yang telah memberhentikan penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) bersifat final dan mengikat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 458 (Ayat) 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga tidak ada mekanisme atau upaya hukum lainnya yang bisa membatalkan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada tiga penyelenggara pemilu dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (5/5/2025). “Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu I, Radikal Mokodompit selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, teradu II Neila Montolalu, dan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 8-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor DKPP Jakarta, pada Selasa (6/5/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Armen Sanusi Harahap yang memberikan kuasa kepada Irwansyah Putra Nasution, Raisa Fahniadi Setiawan, Husein Harahap, dan kawan-kawan. Pengadu mengadukan Ketua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyoroti makin terbukanya praktik politik uang dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut diungkapkan Ketua DKPP, Heddy Lugito, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI terkait evaluasi penyelenggaraan PSU pemilihan kepala daerah di
Banda Aceh – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 20-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor Panwasli Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Jumat (2/5/2025). Perkara ini diadukan oleh Muhammad Usman yang memberikan kuasa kepada Aliyandi dan Sarwo Edi. Pengadu mengadukan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tamiang, Rita Afrianti.
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara Nomor 118-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Surabaya, pada Jumat (2/5/2025). Perkara ini diadukan oleh Sudjono. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Madiun, Luky Noviana Yuliasari. Pengadu mendalilkan teradu telah memberikan keterangan tidak benar dan
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 40-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Surabaya, pada Rabu (30/4/2025). Perkara ini diadukan oleh Abd. Rahman Saleh. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Situbondo, Hadi Prayitno (Teradu I), beserta empat anggotanya, yaitu: Agita Primasanti, Andi
Manado, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 47-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Jumat (2/5/2025). Perkara ini diadukan oleh Djohan Parangka. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, Zenith TM Anaada, beserta dua anggotanya, yaitu: Glendy Dalope dan Sidra
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 47-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Jumat (2/5/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Djohan Parangka. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, Zenith TM Anaada beserta dua anggotanya, yaitu:
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 282-PKE-DKPP/XI/2024 dan 304-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Banda Aceh, Rabu (30/4/2025). Perkara nomor 282-PKE-DKPP/XI/2024 diadukan Muslim Ayub, M. Z. A. Ridho Bancin, dan M. Safrijal. Sedangkan perkara nomor 304-PKE-DKPP/XII/2024 diadukan Muhammad Haekal Saniarjuna.