DKPP Akan Periksa Dua Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik di Kota Banda Aceh

Rilis Pers

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh. Dua perkara tersebut, yang masing-masing bernomor 50-PKE-DKPP/I/2025 dan 158-PKE-DKPP/VI/2025, akan diperiksa secara terpisah pada 17 dan 18 Juli 2025. Berikut rinciannya: 1. Perkara Nomor 50-PKE-DKPP/I/2025 Sidang pemeriksan

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Dua Penyelenggara Pemilu

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada dua penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan sebanyak sembilan perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Selasa (15/7/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Restu selaku Anggota

DKPP Akan Periksa Dua Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik di Kota Manado

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, pada Rabu (16/7/2025) Pukul 09.00 WITA. Dua perkara tersebut, masing-masing bernomor 97-PKE-DKPP/III/2025 dan 104-PKE-DKPP/III/2024, dengan rincian sebagai berikut: Perkara Nomor 97-PKE-DKPP/III/2025 Perkara ini diadukan oleh

DKPP Akan Periksa Tiga Perkara Dugaan Pelanggaran Etik di Kota Pekanbaru

Rilis Pers

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada 16-18 Juli 2025. Tiga perkara tersebut masing-masing bernomor 48-PKE-DKPP/I/2025, 96-PKE-DKPP/III/2025 dan 161-PKE-DKPP/VI/2025. Sidang pemeriksaan atas perkara-perkara itu akan digelar secara terpisah, dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkara

DKPP Akan Periksa Bawaslu Indramayu dan Bawaslu Karawang di Bandung

Rilis Pers

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kota Bandung. Dua perkara tersebut adalah perkara Nomor 38-PKE-DKPP/I/2025 dan 117-PKE-DKPP/III/2025. Berikut sedikit rincian mengenai kedua perkara tersebut. 1. Perkara Nomor 38-PKE-DKPP/I/2025 Perkara yang diadukan oleh

DKPP Soroti Lima Masalah Utama Penyebab Pelanggaran Etik dan PSU Pilkada

Aktivitas

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito menyampaikan adanya lima isu krusial yang menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu sekaligus pemicu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam berbagai pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025). Heddy menyampaikan, kelima

DKPP Periksa Bawaslu Kaimana Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pilkada

Aktivitas

Manokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkaran Nomor 124-PKE-DKPP/IV/2024. Sidang dilakukan secara hibrida di Kantor KPU Provinsi Papua Barat, Kota Manokwari, dan Kantor DKPP, Jum’at (11/7/2025) Perkara ini diadukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Nomor Urut 2 pada Pilkada

Ratna Dewi Pettalolo: Pelanggaran Etik Terjadi di Setiap Tahapan Pemilu

Aktivitas

Padang, DKPP – Kualitas pemilu presiden dan wakil presiden maupun legislatif yang baru saja digelar masih menjadi perdebatan. Hal tersebut seiring dengan terjadi pelanggaran etik di setiap tahapan  Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, dalam kegiatan Evaluasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 serta Penyusunan Kerangka Implementasi Perencanaan dan Program Pengawasan

DKPP Periksa Bawaslu Provinsi Bengkulu Terkait Penanganan Laporan Dugaan Politik Uang dalam Pilkada 2024

Aktivitas

Bengkulu, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 43-PKE-DKPP/I/2025 secara hibrida di Ruang Sidang DKPP,  Jakarta, dan Kantor KPU Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Kamis (10/7/2025). Perkara ini diadukan oleh Syamsul Ariffin dan Jeri Putra Adiswanda. Keduanya mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Faham Syah,

DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kepulauan Talaud Terkait Laporan Politik Uang

Aktivitas

Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan dua Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dalam dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 144-PKE-DKPP/IV/2025 yang dilaksanakan secara hibrida, Kamis (10/7/2025). Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, Zenith T.M. Anaada, beserta dua Anggotanya, yaitu Glendy Dalope dan Sidra Sofyan,