Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 136-PKE-DKPP/IV/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Jumat (13/6/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Iwan Kurniawan Niode yang memberikan kuasa kepada Arsi Divinubun. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Hardin Halidin
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo menyebut terdapat lima problem pelaksanaan Pemilu 2024 berdasar perkara-perkara yang diperiksa DKPP. Hal ini disampaikan perempuan yang akrab disapa Dewi ini dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) DKPP dengan tema “Refleksi Penegakan Etik Pasca Pemilu Serentak 2024” yang diadakan secara daring, Rabu (11/6/2025). Catatan pertama adalah penanganan
Jakarta, DKPP – Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyebut etika penyelenggara pemilu bukan sekedar pelengkap hukum positif, melainkan fondasi moral yang menjaga kepercayaan publik dan legitimasi hasil pemilu. Menurutnya, pemilu tidak akan dipercaya rakyat dan dipastikan dipertanyakan legitimasinya jika diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang tidak jujur, tidak adil, dan tidak mandiri.
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP periode 2012-2017, Prof. Jimly Asshidiqie menyebut pada dekade ketiga abad 21, hampir seluruh negara telah mengadopsi sistem etika dalam kegiatan pemerintahan mereka. Hal ini disampaikan Jimly ketika menjadi keynote speaker dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) DKPP dengan tema “Refleksi Penegakan Etik Pasca Pemilu Serentak 2024” yang diadakan secara daring,
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 111-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Lampung, pada Jumat (13/6/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ahmad Basri. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Agus Tomi (teradu I), berikut dua anggotanya yaitu:
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Barat dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (10/6/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I,Paskalis Semunya, selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Papua Barat; Teradu II, Abdul Halim
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan tidak pernah menolak penyampaian aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang disampaikan ke DKPP, termasuk aduan yang disampaikan oleh Yayasan Dewi Keadlian Indonesia. Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengungkapkan, hal ini telah berlangsung selama hampir 13 tahun DKPP berdiri. “Kami selalu
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Yudi Risandi, atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 79-PKE-DKPP/II/2025. Perkara ini diadukan oleh Muhammad Aldy Mandaura. Pengadu mendalilkan Yudi Risandi telah bertindak tidak netral dan menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan sejumlah pihak untuk mengamankan suara salah
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Alexander Kaaba, beserta dua anggotanya, yaitu Wahyudin M. Akili dan Under S. Lawani dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Kota Gorontalo, Rabu (4/6/2025). Ketiga nama itu berstatus sebagai teradu dalam perkara Nomor 141-PKE-DKPP/IV/2025. Perkara tersebut
Gorontalo – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk tidak melanjutkan sidang pemeriksaan terhadap Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Nomor 75-PKE-DKPP/II/2025 yang digelar di KPU Kota Gorontalo, Gorontalo, Selasa (3/6/2025). Ketua Majelis, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menjelaskan bahwa meski DKPP memiliki kewenangan untuk