Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 125-PKE-DKPP/IV/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, pada Jumat (23/5/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Hamdan Datunsolang yang memberikan kuasa kepada Kamarudin Aku dan Ismail S. Mobiliu. Pengadu mengadukan Ketua
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam Perkara Nomor 49-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada Selasa (20/5/2025). Perkara ini diadukan oleh Indra Setiawan. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin, Siti Holijah (teradu I), beserta empat anggotanya: April Yadi, Muslim,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Keempat perkara bernomor 63-PKE-DKPP/I/2025, 113-PKE-DKPP/III/2025, 99-PKE-DKPP/II/2025, dan 100-PKE-DKPP/II/2025 akan digelar secara terpisah pada 21-23 Mei 2025. Rinciannya sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 63-PKE-DKPP/I/2025 dan 113-PKE-DKPP/III/2025 Sidang pemeriksaan
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam Perkara Nomor 317-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada Senin (19/5/2025). Perkara ini diadukan oleh Aman Mahmud, yang memberikan kuasa kepada Zulfatah, Marta Dinata, dan Ruli Ariansyah. Pihak yang diadukan adalah Anggota Bawaslu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 270-PKE-DKPP/X/2024 secara hibrida di Ruang Sidang DKPP, Jakarta dan Kantor KPU Provinsi Maluku, Kota Ambon, pada Rabu (21/5/2025) pukul 07.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Sovianto Pattiheuwean. Ia memberikan kuasa kepada Noija Fileo
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Barat, Aidil Azhar. Kedua sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan atas sembilan perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (19/5/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan atas tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, pada 21 – 22 Mei 2025. Tiga perkara tersebut, masing-masing bernomor 69-PKE-DKPP/II/2025, 89-PKE-DKPP/II/2025, dan 116-PKE-DKPP/II/2025, akan disidangkan di hari yang berbeda. Berikut ini rinciannya: 1.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan atas dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Markas Polda Papua, Kota Jayapura, pada 21-22 Mei 2025. Kedua perkara tersebut, yang masing-masing bernomor 285-PKE-DKPP/XI/2024 dan 72-PKE-DKPP/II/2025 akan diperiksa secara terpisah pada 21-22 Mei 2025. Berikut rinciannya: 1. Perkara Nomor 285-PKE-DKPP/XI/2024
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kedua perkara tersebut, yakni Nomor 317-PKE-DKPP/XII/2024 dan 49-PKE-DKPP/I/2025, akan disidangkan di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan pada 19 – 20 Mei 2025. Berikut rinciannya: Perkara Nomor 317-PKE-DKPP/XII/2024
Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 101-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, pada Kamis (15/5/2025). Perkara ini diadukan oleh Edi Iswadi yang memberikan kuasa kepada Aksin dan Azam Prasojo Kadar. Teradu dalam perkara ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten