Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 153-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, pada Kamis (29/8/2024) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Abdul Rahman. Ia mengadukan Idrus, Iskandar Lembah, Muhammad Musba, Alfaqih Muqaddam Alhabssi, dan Haris Lawisi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Meiky Hilmansyah karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak lima perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Senin (26/8/2024). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Meky Helmansyah selaku
Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Diponegoro (Undip) telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Gedung Art Center, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Undip, Kota Semarang, Kamis (22/8/2024). MoU yang ditandatangani oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Rektor Undip Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. ini terkait
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 166-PKE-DKPP/VII/2024 di Markas Polda Provinsi Papua, Kota Jayapura. Perkara ini diadukan oleh Festus Asso yang memberikan kuasa kepada Agus Susanto. Ia mengadukan Killon Wenda, Charles Walilo, Meiki Tuwo, Yairus Asso, dan Hongko Gombo (Ketua dan
Pangkalpinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tetap melanjutkan sidang pemeriksaan terhadap Ketua dan Anggota KPU Kota Pangkalpinang meskipun pihak Pengadu telah mencabut aduannya. Ketua Majelis, J. Kristiadi, menyampaikan hal tersebut dalam sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 126-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang, Rabu
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 144-PKE-DKPP/VII/2024 di Mapolda Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Kamis (22/8/2024). Perkara ini diadukan oleh Dinard Kelnea yang memberi kuasa kepada Amsal Sama. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nduga yaitu, Yosekat Kogoya, Abuan Karunggu,
Yogyakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito dan Sekretaris DKPP David Yama menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) “Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024 di Wilayah Jawa” di Yogyakarta, Rabu (21/8/2024). Kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) ini diadakan untuk memperkuat sinergitas di antara stakeholder,
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 117-PKE-DKPP/VI/2024 yang diadukan Timiles Yikwa. Timiles Yikwa mengadukan Netius Wonda, Imenus Kogoya, Murni Penggu, Yuli Waker, dan Yunius Wonda (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara) masing- sebagai Teradu I sampai V. Sidang pertama digelar
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 138-PKE-DKPP/VII/2024 di Mapolda Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Rabu (21/8/2024). Perkara ini diadukan oleh Yuben Tabuni. Ia mengadukan tujuh penyelenggara Pemilu Kabupaten Puncak. Dua nama pertama yang diadukan adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak,
Jambi, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KPU Kabupaten Merangin Nurfathu Qorida dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 121-PKE-DKPP/VII/2024 dan 123-PKE-DKPP/VII/2024, Rabu (21/8/2024). Dalam sidang yang diadakan secara hybrid di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, dan Kantor Bawaslu Provinsi Jambi, Nurfathu Qorida diadukan oleh Para Pengadu yang