Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan deklarasi Menuju Pemilu Beretika dan Berintegritas di Jakarta, Senin (30/1/2023). Deklarasi ini dilakukan oleh DKPP Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Deklarasi ini dilakukan DKPP bersama 12 penggiat Pemilu. Anggota DKPP J. Kristiadi mengungkapkan bahwa deklarasi ini adalah tekad DKPP bersama penggiat Pemilu untuk mewujudkan Pemilu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Pemilu Beretika dan Berintegritas di Jakarta, Senin (30/1/2023). FGD ini melibatkan sejumlah penggiat Pemilu. Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan bahwa keberadaan penggiat Pemilu sangatlah penting bagi demokrasi Indonesia. Menurutnya, partisipasi penggiat pemilu dalam tahapan pemilu memiliki kontribusi dalam Penegakan Kode Etik Penyelenggara
Palu, DKPP – Kompleksitas penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara. Tidak terkecuali dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) penyelenggara untuk pengawasaan. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menuturkan penyelenggara terutama pengawas perlu disiapkan dengan matang. Selain pengetahuan dan keterampilan dalam kepemiluan, juga diperlukan integritas untuk menyukseskan pemilu. “Pemilu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar kegiatan pelatihan penanganan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang bertajuk “In-house Training bagi Tenaga Ahli, Pengkaji, dan Drafter DKPP RI” di Jakarta, pada 27-29 Januari 2023. Kegiatan ini dibuka oleh Anggota DKPP J. Kristiadi di Jakarta, Jumat (27/1/2023) malam. Dalam kesempatan ini, Kristiadi beranggapan bahwa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat ini tengah menangani sebanyak 76 aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Jumlah aduan yang ditangani ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan berjalannya tahapan Pemilu serentak Tahun 2024. Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan, terdapat 82 aduan dugaan pelanggaran KEPP yang diterima DKPP selama periode
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Anggota Bawasli Kota Gunungsitoli Nur Alia Lase selaku Teradu II dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 41-PKE-DKPP/XII/2022. Sanksi ini dibacakan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran KEPP sebanyak empat perkara yang digelar
Palu, DKPP – Pemilu memiliki tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo menegaskan bahwa hal ini harus dipertahankan dan tidak dapat diubah-ubah. Hal ini disampaikan Ratna Dewi Pettalolo saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Kota Palu, Rabu (25/1/2023). “Seberat apapun kontestasi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungsitoli Nur Alia Lase. Sanksi ini dijatuhkan dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (25/1/2022). Nur Alia Lase berstatus sebagai Teradu II dalam perkara 41-PKE-DKPP/XII/2022 yang diadukan oleh Martinus Gea dan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan pentingnya kesamaan persepsi antar penyelenggara Pemilu dalam menyusun peraturan teknis kepemiluan. Pernyataan tersebut disampaikan Heddy Lugito saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2023). Kesamaan persepsi, akan menghasilkan peraturan yang taat azas, tidak
Jakarta, DKPP –Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pembacaan putusan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta pada Rabu (25/1/2022), pukul 13.00 WIB. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang di Ruang Sidang DKPP Jakarta,