Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan membacakan putusan perkara nomor 28-PKE-DKPP/VII/2022 dalam sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang Utama DKPP di Jakarta, pada Rabu (31/8/2022) pukul 09.30 WIB. Teradu dalam perakra ini adalah Anggota KPU Kabupaten Waropen, Daud Benamen. Ia diadukan oleh Diana Dorthea Simbiak, Zandra Mambrasar, dan Adam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Kapuas, Budi Prayitno, dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (24/8/2022). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Budi Prayitno selaku Anggota KPU Kabupaten Kapuas sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Ketua KPU Kabupaten Dompu, Arifudin. Sanksi ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (24/8/2022). Arifudin merupakan Teradu dalam perkara nomor 24-PKE-DKPP/VII/2022 yang diadukan oleh Didik Hermawan Luhulima. Sidang ini diadakan secara tertutup
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada satu penyelenggara pemilu dalam sidang pembacaan putusan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Rabu (24/8/2022). Sanksi Pemberhentian Tetap tersebut diberikan kepada Budi Prayitno yang merupakan Anggota KPU Kabupaten Kapuas selaku Teradu dalam perkara nomor 29-PKE-DKPP/VII/2022. “Menjatuhkan sanksi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pembacaan putusan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang Utama DKPP Jakarta pada Rabu (24/8/2022) pukul 09.30 WIB. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang di Ruang Sidang DKPP Jakarta,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan Teradu yaitu Anggota KPU Kabupaten Waropen, Daud Benamen, pada Jumat (19/8/2022). Perkara dengan nomor 28-PKE-DKPP/VII/2022 ini diadukan oleh Diana Dorthea Simbiak, Zandra Mambrasar, dan Adam Risoi yang merupakan Anggota KPU Provinsi Papua. Ketiga Pengadu mendalilkan Teradu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 28-PKE-DKPP/VII/2022 secara virtual pada Jumat (19/8/2022) pukul 09.00 WIB atau 11.00 WIT. Perkara ini diadukan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua, yaitu Diana Dorthea Simbiak, Zandra Mambrasar, dan Adam Risoi. Ketiga nama tersebut
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 29-PKE-DKPP/VII/2022, Jumat (12/8/2022), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan empat Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), yaitu Harmain, Wawan Wiraatmaja, Sastriadi, Eko Wahyu Sulistiobudi, dan Sapta Tjita. Kelima nama tersebut
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 29-PKE-DKPP/VII/2022 secara virtual pada Jumat (12/8/2022) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), yaitu Harmain, Wawan Wiraatmaja, Sastriadi, Eko Wahyu Sulistiobudi, dan Sapta Tjita. Kelima nama
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kota Sungai Penuh, Johandra, dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Johandra merupakan Teradu dalam perkara nomor 27-PKE-DKPP/VII/2022 yang diadukan oleh Ketua dan empat Anggota KPU Provinsi Jambi. “Menjatuhkan sanksi