Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 193-PKE-DKPP/XII/2020, Senin (15/2/2021). Perkara ini diadukan oleh Muhammad Andri Yono Ridwan. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muha, yaitu Kubais, Nggasri Faeda, Muhammad Ichsan, Yuliana Rita, dan La Ode Muh. Askar
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa delapan penyelenggara pemilu Kabupaten Nias Selatan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk tiga perkara, yaitu perkara nomor 31-PKE-DKPP/I/2021, 44-PKE-DKPP/I/2021, dan 46-PKE-DKPP/I/2021, pada Kamis (11/2/2021). Delapan penyelenggara pemilu tersebut terdiri dari tiga Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan (selanjutnya disebut Bawaslu Nias Selatan)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 5-PKE-DKPP/I/2021, Kamis (11/2/2021). Perkara ini diadukan oleh Fonaha Zega dan Emanuel Zebua melalui kuasanya Hendrick P. Soambaton. Para Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Utara, yakni Evarianus Hareva, Inotonia Zega, Elizama
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 15 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2021) pukul 09.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi Peringatan Keras disertai Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada dua penyelenggara pemilu yaitu Ketua KPU
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 185-PKE-DKPP/XII/2020. Sebagai informasi, sidang ini akan dilaksanakan secara tertutup. Perkara ini diadukan Eliana Hanafi. Pengadu melaporkan Wa Ode Lestiana, Staf PPNPNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buton sebagai Teradu. Dalil aduan yakni bahwa Teradu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 5-PKE-DKPP/I/2021. Perkara ini diadukan oleh Fonaha Zega dan Emanuel Zebua melalui kuasanya Hendrick p. Soambaton. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Utara, yakni Evarianus Hareva, Inotonia Zega, Elizama Nazara, Karyanto
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 31-PKE-DKPP/II/2021, 44-PKE-DKPP/II/2021, dan 46-PKE-DKPP/II/2021. Perkara nomor 31-PKE-DKPP/II/2021 diadukan oleh Disiplin Luahambowo. Pengadu mengadukan Alismawati Hulu, Pilipus Famazokhi Sarumaha, dan Harapan Bawaulu (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan selaku Teradu I sampai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Ketua KPU Kabupaten Kaur, Meixxy Rismanto. Sanksi dijatuhkan dalam sidang pembacaan putusan yang diadakan di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (10/2/2021). Meixxy merupakan Teradu dalam perkara nomor 158-PKE-DKPP/XI/2020. Perkara ini telah disidangkan DKPP pada 25
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 6-PKE-DKPP/I/2021 pada Selasa (9/2/2021). Perkara ini diadukan Hertin Armansyah melalui kuasanya Mahmud Kusuma. Pengadu melaporkan Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, Risma Dewi. Teradu didalilkan tidak akuntabel dan profesional dalam menangani laporan nomor 036/LP/GM/X/2020 yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 15 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/2/2021) pukul 09.30 WIB. Plt. Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang di ruang