Makassar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Teguh Prasetyo berpesan kepada Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dalam pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) TPD Regional III di Kota Makassar, Kamis (29/10/2020). Dalam kesempatan itu, ia berpesan kepada TPD terus memperbaharui keilmuan mereka. “Etik ini harus dibarengi dengan ilmu, harus selaras, kalau tidak ketajaman etiknya
Jakarta, DKPP – Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di 270 kabupaten, kota, dan provinsi tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 merupakan tantangan baru bagi penyelenggara pemilu baik itu KPU, Bawaslu, maupun DKPP. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Didik Supriyanto, S.IP., MIP menuturkan pilkada dengan pandemi merupakan dua hal bertentangan. Pilkada identik dengan kompetisi terbuka,
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membuka kegiatan Bimbingan Teknis Tim Pemeriksa Daerah (Bimtek TPD) Regional III di Kota Makassar, Kamis (29/10/2020) malam. Kegiatan ini diikuti oleh TPD dari 10 provinsi yang tergabung dalam Regional III, yaitu Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua dan
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar ‘Bimbingan Teknis Tim Pemeriksa Daerah (Bimtek TPD) Regional III, di Makassar, 29-31 Oktober 2020. Bimtek ini digelar di dua tempat yakni Hotel Four Points dan Hotel Aryaduta. Mengawali laporannya, Sekretaris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno menegaskan bahwa Bimtek Peningkatan Kapasitas Bagi TPD Strategis Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia.
Makassar, DKPP − Bimbingan Teknis Tim Pemeriksa Daerah bagi Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm merupakan forum silaturahmi sesama anggota Tim Pemeriksa Daerah(TPD) seperti halnya bimtek serupa yang telah dilaksanakan di Medan dan Surabaya beberapa waktu lalu. Alfitra berharap forum silaturahmi ini bisa dijadikan forum evaluasi dan juga bisa memberikan ide-ide atau
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Teguh Prasetyo mengatakan, kontestasi Pilkada yang diadakan secara langsung melalui model one man one vote memang menjadi amanat konstitusi. Namun, ia mengemukakan, sebaiknya model one man one vote tidak menjadikan pelaksanaan demokrasi Indonesia menjadi ruang hampa. Hal ini disampaikan Teguh saat menjadi narasumber dalam kegiatan
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 107-PKE-DKPP/X/2020 pada Selasa (27/10/2020) pukul 11.00 WIT. Sidang ini diadakan melalui virtual dengan Ketua Majelis berada di Kantor DKPP, Jakarta, dan pihak lainnya berada di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Jayapura. Perkara ini diadukan oleh Pasangan Calon
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo menegaskan penegakan kode etik tidak cukup hanya dihapal oleh penyelenggara pemilu. Penegakan kode etik harus dilandasi oleh fondasi filsafat untuk menjadi penyelenggara yang bermartabat. Hal itu disampaikan dalam Webinar Nasional dengan tema Sosialisasi Etik Dalam Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Pilkada Serentak Tahun 2020
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 100-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada Selasa (27/10/2020) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan Martias Tanjung dan Kiki Lia Evinta Saputri. Mereka mengadukan delapan penyelenggara pemilu di Kota Bukittinggi yaitu Ketua dan Anggota
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kode Etik di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Senin (26/10/2020) malam. Rakornis dipimpin Anggota DKPP RI, Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M. Si. Dalam rakornis tersebut, Afifuddin mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh DKPP. “DKPP membuka dialektika, proses sidang, dan juga perdebatan sidang. Fakta-fakta