Jakarta, DKPP- Ketua dan enam anggota KPU Provinsi Jawa Tengah menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu pada Senin (08/7/2019) pukul 13.00 WIB. Pelaksanaan sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat. Mereka yang diperiksa adalah Yulianto Sudrajat, Putnawati, Diana Ariyanti, Paulus Widiyantoro, Muslim Aisha, M. Taufiqurrahman,
Ambon, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 154-PKE-DKPP/IV/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku, Senin (8/7) pukul 14.00 WIT. Teradu dalam perkara ini adalah Rosna Sehwaki (Ketua Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur), dia diadukan oleh Firdaus Arey. Sidang ini agendanya untuk mendengarkan pokok pengaduan dari
Ambon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 95-PKE-DKPP/IV/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku, Senin (8/7). Teradu dalam perkara ini adalah Munir Soamole, Faisal Amin. M, Mirja Ohoibor, Syaiful Kabau, dan Gawi Gibrihi (Ketua dan Anggota KPU Kab Buru) serta Fatih Haris, Muhammad Hamdani
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk Nomor Perkara 84-PKE-DKPP/V/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kota Kendari, Senin (8/7/2019). Perkara nomor 84-PKE-DKPP/V/2019 diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, yaitu Burhan, Abd. Makmur dan Hartian. Mereka mengadukan 18 penyelenggara Pemilu
Kendari, DKPP – Pilkada serentak 2020 dinilai memiliki tantangan dan gejolak yang lebih besar dibandingkan Pilpres 2019. Karenanya, para penyelenggara Pemilu dinilai harus menyiapkan diri agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 minim kecurangan. Hal ini disampaikan Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm kepada jajaran KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis)
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Minggu (7/7/2019) malam. Rakornis ini dihadiri oleh perwakilan dari Polda Sultra, Bawaslu Sultra dan KPU Sultra. Selain itu, hadir pula dua TPD Provinsi Sultra dari unsur masyarakat, yaitu Hidayatulah
Ambon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) persiapan sidang kode etik penyelenggara Pemilu di Kota Ambon, Minggu (7/7/2019) Malam. Rakornis dipimpin oleh Anggota DKPP, Rahmat Bagja. Rakor ini diawali dengan laporan dari jajaran sekretariat, Esih terkait persiapan sidang, tempat, materi perkara, dan kehadiran para pihak. selanjutnya, Tenaga Ahli DKPP,
Gorontalo, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) ke-4 di Kota Gorontalo, Sabtu (6/7/2019). Dalam kegiatan yang bertemakan “Pengisian Jabatan Kabinet Dalam Penguatan Sistem Presidensiil” ini, Harjono mamaparkan tentang sejarah lahirnya sistem presidensiil. Menurutnya, sebuah konstitusi negara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Senin (8/7/2019). Sidang ini terkait tiga perkara, yaitu nomor perkara 95-PKE-DKPP/V/2019; 153-PKE-DKPP/VI/2019; dan 154-PKE-DKPP/VI/2019. Perkara nomor 95-PKE-DKPP/V/2019 diadukan oleh Ketua Lembaga Negara Perintis kemerdekaan RI/Ketua Dewan Adat Nasional, yaitu Prof. Dr.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (8/7/2019). Sidang ini terkait tiga perkara, yaitu nomor perkara 84-PKE-DKPP/V/2019; 129-PKE-DKPP/VI/2019; dan 136-PKE-DKPP/VI/2019. Perkara nomor 84-PKE-DKPP/V/2019 diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, yaitu Burhan, Abd.