Manado, DKPP – Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum telah yang telah disahkan oleh Pemerintah sejak 18 Agustus 2017 lalu. Ada lima isu krusial dalam undang-undang ini. Lima isu itu yakni terkait sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen (parliamentary treshold), metode konversi suara, dan alokasi kursi per dapil.
Papua,- Sidang dengan Teradu anggota KPU Kabupaten Jayapura Fred H Sorontau dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura memasuki babak kedua. Kali ini agendanya mendengarkan pihak terkait, yaitu ketua dan anggota KPU Kabupaten Jayapura. Menurut Anggota KPU Kabupaten Jayapura Divisi Logistik, Renida Jozelina Toroby, ia tidak pernah memerintahkan untuk membuka kotak suara. Pada saat
Jakarta, – Tidak mau menjalankan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura menjalani sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka dinilai membangkang atasannya. Hal tersebut terungkap dalam sidang kode etik ketua dan anggota KPU Kabupaten Jayapura pada Kamis, (14/9) di Mapolda Papua, pukul 13.00 WIT. Selaku pengadu adalah atasannya sendiri ketua
Bogor, DKPP-Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar penyusunan Prosedur Operasi Standar (SOP) Persuratan. Kegiatan ini berlangsung tanggal 14-15 September. Saihu tenaga ahli DKPP menjadi moderator dalam kegiatan tersebut, dia menyampaikan pentingnya persuratan. Menurutnya, persuratan menjadi hal penting karena menjadi alat komunikasi dari lembaga. “Persuratan merupakan hal yang penting sebagai alat komunikasi dalam lembaga. Selain
Jakarta, DKPP – Hari ini, Kamis (14/9) ada pemandangan yang berbeda di ruang sidang DKPP. Biasanya, dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, majelis DKPP menggunakan jas berwarna hitam. Namun, kali ini majelis sidang menggunakan jas almamater berwarna merah. Tidak hanya majelis sidang, para Pengadu, Teradu, Saksi dan Pengunjung juga menggunakan jas yang sama. Mereka
Manado, DKPP- Provinsi Sulawesi Utara akan menggelar Pilkada Serentak tahun 2018, ada enam daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakannya. Keenam daerah kabupaten/kota itu ialah kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Kabupaten Talaud, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), dan Kota Kotamobagu. Beberapa tokoh masyarakat yang akan diusung di Pilkada enam kabupaten/kota di Sulut mulai muncul
DKPP, Jakarta- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (14/9) menggelar konferensi pers menjawab pernyataan terkait keterlambatan dalam menetapkan Peraturan DKPP. Ketua DKPP Dr Harjono, M.CL didampingi Gunawan Suswantoro, Sekretaris Jenderal dan Ahmad Khumaidi Kepala Biro Administrasi DKPP menegaskan bahwa tidak ada kekosongan hukum meskipun perubahan terhadap Peraturan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 tentang
Jakarta, – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 sudah memasuki tahapan. Ada 171 daerah yang akan melaksanakan hajatan lima tahunan ini. Dari jumlah tersebut ada sebanyak 17 Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, 115 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan 39 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. “Itu artinya, pemerintah akan mengeluarkan biaya yang sangat besar,â€
Jakarta, – DKPP Akan menggelar sidang kode etik KPU Kabupaten Jayapura, PPD, dan Panwas Kab. Jayapura, serta Bawaslu Provinsi Papua pada Kamis (14/9/2017) pukul 10.00 WIT. Pengadunya, Arsi Divinubun kuasa dari Ireneus Liku Wattan Bolly, Tim Pemenangan Paslon Bupati-Wakil Bupati Jayapura Yanni-Zadrak Apasedanya. Sidang ini merupakan lanjutan sidang kedua, dengan agenda pemeriksaan. Jumlah Teradu cukup
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjelaskan bahwa pengaduan LSM Progres belum memenuhi syarat untuk naik sidang. Kronologisnya sebagai berikut: Pada tanggal 15 Desember 2015 Pengadu atas nama Bambang Susilo datang langsung ke DKPP untuk mengadukan dugaan pelanggaran kode etik KPU Kab. Kendal terkait lolosnya Paslon atas nama Masrur Maskur (calon Wakil Bupati Kab. Kendal).