Arsip Tahunan: 2017

Kepala Biro Administrasi DKPP Targetkan Modul Pendidikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Selesai Tahun Ini

Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP) kembali menggelar Rapat Penyusunan Modul Pendidikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Jumat-Minggu (1-3/12), di Padjajaran Suites, Bogor. Pendidikan kode etik dapat dimasukkan sebagai salah satu strategi DKPP dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan para penyelenggara pemilu. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Persidangan Osbin Samosir

Komisi II DPR RI Dukung Penguatan Anggaran Lembaga DKPP

Jakarta, DKPP-Hari ini, Kamis (30/11) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu penuhi undangan Rapat Degar Pendapat dari Komisi II DPR RI. Rapat yang beragendakan evaluasi persiapan dan kesiapan dalam menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019 tersebut juga mengundang instansi terkait lainnya yakni Kemendagri, KemenpanRB, Polri, Kejagung, TNI, KPU dan Bawaslu.  Dalam kesempatan tersebut Harjono selaku ketua

Sekjen Melantik Bernad Sebagai Karo Administrasi DKPP

Jakarta, DKPP – Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Gunawan Suswantoro melantik Bernad Dermawan Sutrisno sebagai kepala Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung Bawaslu Lantai 4, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat,  Kamis (30/11) sekitar pukul 09.00 WIB. Dia menggantikan Ahmad Khumaidi yang kini dilantik sebagai kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3) yang sebelumnya

Korpri Agen Perekat Kebhinekaan

Jakarta, – Pegawai di lingkungan sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu menggelar upacara dalam rangka hari ulang tahun (HUT) Korpri yang ke-46 di halaman Gedung Bawaslu, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2017) pagi.   Alfitra Salamm, selaku pembina upacara menyampaikan, HUT Korpri harus menjadi momentum untuk melakukan refleksi, menjaga soliditas dan solidaritas. Korpri pun mesti menjadi

Medsos Menjadi Perhatian Khusus

Jakarta, DKPP – Media sosial (medsos) tengah menjadi perhatian sangat serius. Pasalnya, fungsinya bisa seperti pisau bermata dua. Medsos bisa memiliki sisi yang positif begitu juga sebaliknya.  Medsos menjadi isu penting dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Desain Sosialisasi Pengawasan Menggunakan Media Sosial dan Whatsapp di Jakarta, Senin (27/11/2017). Hadir anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin,

DKPP Periksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dengan Teradu Bawaslu RI

Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periksa dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Abhan, Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifudin, Rahmat Bagja dan Fritz Edward Siregar selaku ketua dan anggota Bawaslu RI. Mereka diadukan oleh Taufik Basari dkk selaku kuasa hukum dari Mathius Awoitauwse dan Giri Wijayantoro Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab Jayapura tahun 2017. 

Diduga Melanggar Kode Etik, Ketua KPU RI Diperiksa DKPP

Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa ketua KPU RI Arif Budiman. Dia diadukan oleh Arsi Divinubun dkk selaku kuasa hukum dari Godlief Ohee. Dalam pemeriksaan yang berlangsung bersamaan dengan pemeriksaan ketua dan anggota Bawaslu RI di ruang sidang DKPP, Arsi mendalilkan bahwa ketua KPU RI telah melanggar kode etik. Menurutnya, Teradu telah menandatangai surat

DKPP Akan Menggunakan Aplikasi E-Pengaduan

Bogor, DKPP – Setelah perancangan aplikasi Sistem Informasi Data Verifikasi Materiel Pengaduan (Sidasimadu) atau E- Pengaduan, kini DKPP akan melakukan penerapan aplikasinya.    Tadi malam Bagian Administrasi Pengaduan Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengadakan  penerapan aplikasi Sistem Informasi Data Verifikasi Materiel Pengaduan (Sidasimadu) di Bogor, Senin (26/11/2017).  Hadir Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Muhammad, Alfitra

DKPP Berkejaran Dengan Waktu Dalam Penyusunan Struktur Organisasi

Bogor, DKPP- Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali melakukan pembahasan atas Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) DKPP yang bertempat di Hotel Sahira – Bogor, Sabtu (25/11). Hal tersebut, merupakan bentuk penyikapan atas diundangkannya UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada 16 Agustus 2017 lalu, terutama ketentuan Pasal 162 yang berbunyi “Untuk

DKPP Susun Modul Pendidikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Bogor, DKPP – Sebagai bagian dari proses pencegahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memandang perlu disusunnya desain terkait pendidikan etik. Hal ini disampaikan anggota DKPP Alfitra Salamm dalam kegiatan rapat penyusunan modul pendidikan kode etik penyelenggara pemilu, Jumat (24/11) bertempat di hotel Onih Bogor. Menurut Alfitra penyusunan modul ini sekaligus