Jakarta, DKPP – Penyelenggara Pemilu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam tegaknya demokrasi di Indonesia. Karena tugas yang besar itulah sehingga melekat kode etik penyelenggara Pemilu. Menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono, kode etik tidak hanya melekat pada profesi dokter dan profesi pengacara saja namun juga penyelenggara Pemilu. Tujuannya untuk menjaga kemandirian dan
Jakarta, DKPP – Pembukaan Evaluasi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) menjadi ajang silaturahmi dan perkenalan Ketua dan Anggota DKPP Periode 2017-2022 dengan TPD dari seluruh Indonesia. “Wajah-wajah baru anggota DKPP. Mungkin ada yang sudah kenal atau ketemu di Thamrin, saya akan kenalkan lagi. Pak Alfitra Salamm. Bu Ida dan Prof Muhammad sudah tidak asing lagi bagi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Evaluasi Tim Pemeriksa Daerah (TPD), di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Senin (18/12) pukul 19.30. Menurut Kepala Biro Administrasi DKPP Bernad D Sutrisno, evaluasi sebagai bahan masukan bagi peningkatan kinerja Tim Pemeriksa Daerah di masa depan. Terlebih, keberadaan TPD telah diakomodasi secara akomodasi secara yuridis dalam Undang-Undang No.
Jakarta, DKPP – Malam ini (Senin (18/12/2017), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara Evaluasi Tim Pemeriksa Daerah. Bertempat di Royal Kuningan Hotel, Jalan Jl. Kuningan Persada Kav. 2, Setiabudi, Jakarta Selatan. Telah hadir Tim Pemeriksa Daerah (TPD) baik dari unsur KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan Tokoh Masyarakat dan staf pendukung TPD dari seluruh Indonesia. Dari DKPP
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyampaikan Laporan Kinerja (Lakin) DKPP RI 2017, Selasa (19/12/2017) pukul 13.00 WIB. Acara bertempat di Royal Kuningan Hotel, Jalan Jl. Kuningan Persada Kav. 2, Setiabudi, Jakarta Selatan. Acara tradisi tahunan yang biasa diselenggarakan di akhir tahun ini rencananya akan dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi RI Prof
Bogor, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejak November lalu telah menyusun modul pendidikan kode etik. Sebagai tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya, DKPP kembali menggelar kegiatan finalisasi penyusunan modul pendidikan kode etik pada 16-18/12 bertempat di Hotel 101, Bogor. Modul pendidikan kode etik ini disusun guna mencegah tindakan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu. Modul tersebut
Bogor, DKPP – Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bagian Administrasi Persidangan berupaya untuk merampungkan Standar Operasional Proseder (SOP) Persidangan di Bogor, Kamis (14/12/2017). Acara ini dilanjutkan hingga Jumat (15/12/2017). Ada sepuluh SOP Persidangan yang sedang dibahas. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari rapat pembahasan SOP Persidangan sebelumnya. Pembahasan ini diikuti oleh staf bagian Administrasi Persidangan,
Jakarta, DKPP – Sidang kode etik dengan Teradu Ketua dan Anggota Bawaslu RI menyajikan adu argumentasi, Kamis (14/12/2017). Masing-masing saksi ahli memaparkan pandangan dan penafsirannya terkait dengan Pasal 71 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Jakarta, DKPP – Sidang kode etik Ketua dan Anggota Bawaslu RI memasuki babak kedua. Kali ini agendanya mendengarkan keterangan saksi ahli baik dari Pengadu maupun Teradu. Sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017). Saksi ahli Pengadu, Dr Dian Puji Nugroho Simatupang, SH MH dan Dr. Taufiqurrohman Syahuri, SH, MH.
Nusa Dua, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati mengatakan bahwa tantangan menjadi penyelenggara Pemilu cukup berat. Karena akan melaksanakan Pemilihan Umum Nasional secara serentak yang baru kali pertama dilaksanakan di Indonesia, yaitu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dilaksanakan secara bersamaan. “Di tengah tahapan Pemilu Nasional, ada sebanyak 171 daerah yang akan