Jakarta, DKPP – Tantangan Pemilu 2019 sangat besar. Sehingga seluruh stake holder perlu untuk menyukseskan agenda lima tahunan ini. Terlebih pelaksanaan Pemilu 2019 beririsan dengan Pilkada tahun 2018 yang akan diikuti oleh 171 daerah. Suksesnya Pilkada 2018 dan Pemilu Nasional 2019 pun pun menjadi tantangan KPU ke depan. Demikian kesimpulan dalam acara Diskusi Refleksi Akhir Tahun 2017:
Jakarta, DKPP – Menteri Dalam Negeri, DPR RI dan Bawaslu RI mengapresiasi atas kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pasalnya, lembaga yang bertugas untuk menegakkan kode etik bagi penyelenggara Pemilu ini telah bertugas secara transparan dan akuntabel. Apresiasi tersebut disampaikan dalam acara penyampaian Laporan Kinerja DKPP RI tahun 2017, di Hotel Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan,
Jakarta, DKPP – Selama kurun waktu satu tahun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. Baik dalam penanganan perkara melalui penerimaan pengaduan, sidang pemeriksaan, sekaligus melakukan pencegahan. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono mengatakan, selama tahun 2017, lembaganya telah menerima sebanyak 275 pengaduan. Dari jumlah tersebut, sebanyak
Jakarta, DKPP – Selama tahun 2017, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima pengaduan dan melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Hal tersebut disampaikan dalam acara penyampaian Laporan Kinerja DKPP Tahun 2017. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ida Budhiati mengatakan, selama tahun 2017 ada sebanyak 434 Teradu (88{a942cb99e82172e4bfcdcfa80ee52d8b5ef0cf7bf0cf93f7ddb3fad4eee8c6b8}) yang diperiksa dan
Jakarta, DKPP- Ukuran keberhasilan DKPP bukan lagi dari banyaknya jumlah penyelenggara pemilu yang diberhentikan. Namun demikian, jika jumlah penyelenggara pemilu yang diberhentikan berkurang, itu tidak berarti bahwa DKPP tidak berhasil dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Hal itu disampaikan anggota DKPP Alfitra Salam dalam forum evaluasi TPD yang dilaksanakan, Selasa (19/12) di hotel Royal Kuningan,
Jakarta, DKPP – Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Arief Budiman mengapreasi terhadap Buku Laporan Kinerja DKPP Tahun 2017. Hal tersebut disampaikan dalam acara penyampaian Laporan Kinerja (Lakin) DKPP RI 2017 di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (19/12/2017) pukul 13.00 WIB. “Saya menginstruksikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota memiliki buku Laporan Kinerja DKPP ini untuk
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara penyampaikan Laporan Kinerja DKPP RI tahun 2017 di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, (19/12) pukul 13.00 WIB. Acara yang diselenggarakan oleh DKPP RI tiap akhir tahun ini dihadiri ketua Mahkamah Konstitusi Prof Arief Hidayat, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali. Dari penyelenggara Pemilu, Ketua dan
Jakarta, DKPP – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hadir dalam acara penyampaian Laporan Kinerja (Lakin) DKPP RI 2017 di Royal Kuningan Hotel, Selasa (19/12/2017) pukul 13.00 WIB. Acara yang diselenggarakan oleh DKPP RI tiap akhir tahun ini dihadiri pula oleh ketua Mahkamah Konstitusi Prof Arief Hidayat, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali. Hadir pula Ketua dan
Jakarta, DKPP- Dalam kegiatan Rapat Evaluasi Staf Pendukung TPD Tahun 2017 yang berlangsung di Hotel Royal Kuningan, Jakarta (19/12), hadir sebanyak 60 staf pendukung Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang berasal dari 32 provinsi se-Indonesia Staf pendukung TPD bertugas untuk mendukung DKPP dalam hal ini Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dalam pelaksanaan sidang di daerah. Seiring dengan
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar kegiatan evaluasi Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Berbeda dengan tahun sebelumnya, dalam kegiatan evaluasi juga diisi dengan sosialisasi empat peraturan DKPP. Diantaranya adalah peraturan DKPP Nomor 4 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang baru saja diundangkan Kemenkuham tanggal 7 Desember 2017.