Surabaya, DKPP – Istilah demokrasi sering digunakan oleh semua negara. Semua negara menganut negara demokrasi. Akan tetapi dalam pelaksanaan atau penerapannya, jauh dari nilai-demokrasi. Demokrasi yang masih formalitas dan prosedural. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono mencontohkan adalah Pemilu pada zaman orde baru. Pelaksanaan Pemilu yang banyak dimanipulasi oleh orde yang berkuasa. Partai
Kendari, DKPP – Pilkada Serentak yang digelar untuk memilih bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara 15 Pebruari 2017 lalu masih menyisakan sejumlah persoalan. Untuk diketahui Pilkada Kab. Bombana diikuti oleh dua pasangan yakni pasangan no urut 1, H Kasra Jaru Munara-H Man Arfa (Berkah) dan pasangan no urut 2,
Jakarta, DKPP – Penyelenggara Pemilu baik itu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan penjaga gawang demokrasi. Pemilu sebagai representasi dari demokrasi teknis penyelenggaraannya diserahkan oleh penyelenggara Pemilu, sehingga legitimasi Pemilu tergantung pada Penyelenggara Pemilu. Demikian kesimpulan dari diskusi perdana yang diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta, pada
Jakarta, DKPP- Sekretariat Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), saat ini sedang mempersiapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru mengikuti perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (20/7) lalu. Menurut Ahmad Khumaidi, kepala biro administrasi DKPP UU tentang Pemilu yang baru di sahkan membawa dampak adanya perubahan
Jakarta, DKPP – Berbicara filsafat hukum di benak para pemikir, dosen dan mahasiswa referensinya selalu ke barat. Memang, barat telah melahirkan filsuf-filsuf terkenal. Sebut saja, Plato, Aristoteles, Socrates, dan lain-lain. Kondisi tersebut tidaklah salah. Pasalnya, pada dasarnya keadilan merupakan pikiran Sang Khalik. “Keadilan menurut konsepsi para filsuf itu mendekati pikiran Tuhan, meskipun tidak sempurna, kata Prof
Amsterdam, Anggota DKPP Prof. Teguh Prasetya sudah seminggu ini berada di Amsterdam, Belanda untuk melakukan presentasi dan diskusi terkait buku karyanya di Univesitas Vrije. Saat presentasi Prof. Teguh mendapat sambutan luar biasa. Presentasi tersebut dihadiri oleh 3 guru besar Fakultas Hukum Universitas Vrije di Amsterdan. Guru besar yang hadir antara lain Prof. Willem Bouwerns, dekan
Jakarta, – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Alfitra Salamm menghadiri acara halal bihalal Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Sarjana Politik Se- Indonesia, di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (19/7/2017) pukul 10.00 WIB. Dalam kesempatan tersebut, hadir peneliti Senior LIPI Prof Syamsudin Harris, HS Dillon, pengamat politik, Eva Sundari, politisi PDI Perjuangan, Ali Munhanif, Dimas R. Alfitra
DKPP, Jakarta- Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan terpaksa harus menjalani sidang kode etik penyelenggara Pemilu, Rabu, (19/7/2017) pukul 13.30 WIB. Pasalnya, mereka menetapkan anggota legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan setempat yang dinilai oleh Bawaslu Provinsi setempat tidak memenuhi syarat. Pengadu: Wahyuni, Ahar Ridhani, dan Erna Kasypiah, masing-masing sebagai ketua dan Anggota Bawaslu Kalimantan Selatan. Sedangkan
Jakarta, DKPP – Siang ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu, (19/7/2017) pukul 13.30 WIB. Lokasi sidang di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat. Bertindak selaku ketua majelis Harjono, dan anggota majelis Ida Budhiati, Alfitra
Jakarta, DKPP – Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Dalam rangka akselerasi pencapaian sasaran hasil utama program Reformasi