Jakarta, DKPP – Penyelenggara Pemilu di tingkat KPPS memiliki peran yang sangat penting dalam suksesnya penyelenggara Pemilu. Akan tetapi, problematika juga kerap terjadi di tingkat ad hoc itu. Anggota KPU Provinsi Gorontalo Ahmad Abdullah mengakui bahwa pihaknya kesulitan mencari petugas khususnya di tingkat PPS, dan KPPS. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia dan minatnya
Anyer, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Valina Singka Subekti menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Stakeholders Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017 di Hotel Marbella Anyer, Jum’at (25/11). Dalam pemaparannya, dia menyampaikan materi mengenai penyelenggaraan Pemilu. Dalam paparannya, Valina menjelaskan sesuai dengan Pasal 22 E ayat 5
Semarang, DKPP- Indonesia menjadi negara terbesar keempat di dunia dari segi jumlah penduduknya. Negeri ini juga diberi karunia berupa kekayaan alam yang berlimpah dan kemajemukan masyarakatnya. Indonesia berpotensi menjadi negara besar jika mampu membangun peradaban bangsanya dengan benar. Soal pembangunan peradaban bangsa tersebut, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang (UNES) bekerja sama dengan pelbagai pihak mengadakan
Semarang, DKPP- Universitas Negeri Semarang (Unes), Minggu (27/11), menggelar acara Dialog Kebangsaan bertema “Membangun Peradaban Bangsa dengan Pendidikan Berkarakter Moralâ€. Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie menjadi salah narasumber di acara yang diadakan di auditorium Unes tersebut. Selain Prof Jimly, narasumber lain adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang. Rektor Unes Prof Fathur Rokhman
Bogor, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) menggelar kegiatan yang bertema “Peningkatan Kapasitas Jajaran Biro Administrasiâ€, Kamis (24/11). Kegiatan yang diselenggarakan di Bogor ini, tidak hanya diikuti oleh sekretariat DKPP, juga mengundang sekretariat KPU dan Bawaslu. Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, dalam sambutannya menyampaikan lima tujuan dari kegiatan ini. Pertama, untuk menambahkan pengetahuan dan kemampuan
Jakarta, DKPP- Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak, Rabu (23/11), menjalani sidang kode etik penyelenggara Pemilu di Kantor DKPP, Jakarta. Nelson yang juga koodinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran Bawaslu diadukan oleh Hendriyanus R Tonubessi, kuasa dari Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT) Jefirston Riwu Kore. Nelson dianggap bertanggung jawab atas terbitnya Surat Edaran Bawaslu
Jakarta, – Enam anggota Panitia Kerja (Panja) DPR Papua Barat berkonsultasi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (23/11) pukul 14.00 WIB. Rombongan diterima oleh Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, Anggota Anna Erliyana, Sekjen Bawaslu/DKPP Gunawan Suswantoro, dan Tenaga Ahli DKPP Dr. Firdaus. Adapun rombongan Panja itu adalah Arifin, H Harbi, Abraham G Gaman, Rachmat C Sinamur, Saharudin, dan
Jakarta, DKPP-Ketua DKPP, Prof Jimly Asshiddiqie menandatangai memorandum of understanding (MoU) dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jumat (11/11). Adanya nota kesepahaman ini bertujuan untuk memperkenalkan peradilan etika kepada akademisi di bidang hukum dan politik terutama di lingkungan universitas Trisakti. Dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat DKPP, hadir Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti yakni Dr.
**** Panwas Menilai Masih Pengurus Partai Jakarta, DKPP – Evy Yusmiarty, Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Kebayoran lama terpaksa harus berurusan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dia diduga oleh Panwas Kota Administrasi Jakarta Selatan masih menjadi pengurus partai. Dalam sidang, Kamis (10/11) pukul 09.30, Ahmad Ary Masyhuri, Pengadu, mendalilkan bahwa Evy selaku Teradu tercatat dalam kepungurusan
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie menerima kunjungan dari pengurus INTI (Perhimpunan Indonesia Tionghoa) dan MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia), Senin (7/11). Dalam pertemuan tersebut, yang juga dihadiri oleh awak media, Jimly menjelaskan bahwa semua warga Indonesia yang lahir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia sejak lahir maka dia memiliki hak yang