Jakarta, – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang kode etik KPU Kabupaten Supiori, dan KPU serta Panwas Nabire pada Rabu (16/3). Lokasi sidang bertempat di di Kantor KPU Provinsi Papua, Jl. Soa Siok Dok II Kota Jayapura. Sidang ini melibatkan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dengan ketua majelis Nur Hidayat Sardini. Sidang kode etik KPU dan Panwas
Jakarta, DKPP – Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang bertindak sebagai Teradu juga didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuka kotak suara. Saat menyampaikan pokok aduan, Pengadu menyatakan bahwa Teradu 1 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum. “Teradu 1 melakukan pembukaan kotak suara demi kepentingan memenangkan salah satu
Jakarta, DKPP – Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, harus menjalani sidang pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini (14/3). Mereka dituduh telah meloloskan Pasangan Calon (Paslon) Perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan dukungan. Zaenal Ruma, Arief Budiman, Sukman, Muktar Muiz, Nuzul Fitri duduk sebagai Teradu dalam sidang yang digelar di
Jakarta, – Selama pelaksanaan Pemilukada serentak tahun 2015, tidak lepas dari masalah. Hal ini berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurut DKPP Saut H Sirait, selama tahun 2015 DKPP telah menerima sebanyak 247 perkara. Daerah yang paling banyak adalah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 45 perkara. Kedua, daerah Jawa Timur sebanyak
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pdt. Saut H Sirait menerangkan ada beberapa potensi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam Pemilukada serentak. Potensi ini diketahui hasil dari focus group discussion (FGD) di sejumlah provinsi yang diselenggarakan DKPP. Ada tujuh kategori, salah satunya adalah dalam bidang administrasi. Permasalahan yang mengemuka seperti penetapan daftar
Medan, DKPP – Ketua dan anggota KPU Kab. Samosir dituduh berpihak kepada Paslon No. 4. Hal ini terungkap dalam sidang yang digelar di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Kota Medan, Jumat 11/03 pukul 09.00 WIB. Tuduhan keberpihakan menurut Pengadu dilakukan antara lain dengan sengaja mendaftarkan ratusan Pemilih dengan NIK invalid
Medan, DKPP – Selain mempersoalkan adanya NIK invalid, Pengadu S. Hotlan Sitorus dari LSM Pusat Riset Demokrasi (PRIDE) dan Samson Sihotang LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) juga mempermasalahkan terbitnya 1.285 lembar Surat Keterangan Domisili (SKD) sebelum penetapan DPT Pilkada Samosir. Menurut Pengadu, ketua dan anggota KPU Kab. Samosir secara sadar telah melakukan kekeliruan melalui
Medan, DKPP – S. Hotlan Sitorus dari LSM Pusat Riset Demokrasi (PRIDE) dan Samson Sihotang LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) mengadukan ketua dan anggota KPU Kab. Samosir terkait dugaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid, penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) dan keberpihakan kepada Paslon No. 4. “Teradu komisioner KPU Kab. Samosir dengan sengaja mendaftarkan ratusan
Medan, DKPP – Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Samosir harus menjalani sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jumat, 11/03. Para Teradu terdiri atas Suhadi S. Situmorang, Fernando Sitanggang, Robinsar J. Barus, Jonsen Situmorang, dan Ika Rosila Samosir . Mereka diadukan oleh S. Hotlan Sitorus dari LSM Pusat Riset Demokrasi (PRIDE) dan Samson Sihotang
Bandung, DKPP- Teknis dalam tahapan Pemilukada 2015 banyak dinilai begitu rumit. Salah satunya adalah soal verifikasi faktual terhadap dukungan pasangan calon (paslon) perseorangan. KPU dan jajarannya diragukan dapat menjalankan tahapan ini dengan maksimal. Dalam soal kerumitan verifikasi ini, Ketua KPU Kabupaten Bandung Atip Tartiana dan Ketua PPS Baleendah Bambang Kamajaya diperiksa DKPP karena kerjanya diragukan.