Arsip Tahunan: 2015

Terbukti Lakukan Tindak Pidana “Penggelapan Ringan”, Anggota KPU Kab. Nias Selatan Diadukan ke DKPP

Jakarta, DKPP –  Berbekal  Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No.2/Pid.C/2015/PN Gst tanggal 18 September 2015, ketua dan anggota Panwas Kab. Nias, Ismael Dachi dan Ya’atulo Halawa mengadukan komisioner KPU Kab. Nias Selatan, Sumangeli Mendrofa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Melalui sidang yang digelar secara video conference, Selasa (29/12) di ruang rapat lantai dua

Terbukti Melanggar Kode Etik, Ketua dan Anggota Bawaslu Gorontalo diberhentikan.

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang pembacaan putusan hari ini, Senin (28/12) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Prov. Gorontalo atas nama Hasyim Wantu dan Darwin Botutihe. Selain itu DKPP juga memerintahkan Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk mengembalikan Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Gorontalo atas nama Burhanuddin Alpiah ke Pemerintah

Anggota Bawaslu Papua Barat Diberhentikan karena KTP Ganda

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang putusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, Senin (28/12). Dari tiga perkara yang dibacakan, satu diantaranya yakni putusan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Carel Simon Petrus Suebu. Dia diadukan oleh Muhammad, Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, Nelson Simanjuntak,

Terbukti Langgar Kode Etik, Komisioner KPU Kabupaten Nduga Diberhentikan dan Diberi Sanksi Peringatan Keras

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan hari ini, Senin (28/12) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Leri Gwijangge, Anggota KPU Kabupaten Nduga, dan juga menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Ketua  dan Anggota KPU Kabupaten Nduga, atas nama Jemy Carter Deda, Sewo Nawipa, dan Ocla Nirigi. Disaat yang bersamaan,

Ketua DKPP Buka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPD

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie membuka acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di Jakarta, Minggu (27/12) pukul 20.00 WIB. Rapat ini diikuti oleh seluruh TPD baik dari unsur KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan dua unsur tokoh masyarakat. Hadir pula, enam anggota DKPP, Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati,

Gunawan: DKPP Miliki Peran Strategis Kanalisasi Ketidakpuasan

Jakarta, DKPP-Sebanyak 136 anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD)  yang berasal dari 34 provinsi se-Indonesia menghadiri kegiatan rapat evaluasi pelaksanaan tugas TPD tahun 2015, Minggu (27/12). TPD merupakan tim pemeriksa yang dibentuk oleh DKPP untuk melakukan pemeriksaan perkara dugaan kode etik penyelenggara pemilu di daerah. Hal tersebut dijelaskan dalam peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2013 tentang

Ketua DKPP Kenalkan Etika kepada Para Guru

Jakarta, DKPP â€“ Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengenalkan kepada guru-guru di bawah Lembaga Pendidikan Al Ma’arif Nahdlatul Ulama dalam acara Sosialisasi Penegakan Kode Etika Penyelenggara Pemilu dengan tema Menegakkan Etika Berbangsa dan Bernegara di Jakarta, Rabu (23/12). Menurut Jimly, Rasulullah diutus tujuan utamanya adalah mengubah perilaku umat manusia. Agar manusia itu

Pimpinan Bawaslu RI Laporkan Anggota Bawaslu Papua Barat ke DKPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, perkara Nomor 109/DKPP-PKE-IV/2015, dengan agenda pemeriksaan yaitu mendengarkan pokok aduan Pengadu dan jawaban Teradu. Carel Simon Petrus Suebu selaku Anggota Bawaslu Prov. Papua Barat, dilaporkan oleh Muhammad, Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, Nelson Simanjuntak, dan Daniel Zuchron selaku Ketua

Teradu Panwaskab Melawi Tidak Hadir, Sidang Buka Tutup

Jakarta, DKPP – Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Hubertina Lennys Marlina, tidak hadir dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini (23/12). Berdasarkan info dari salah satu staf Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat, Teradu tidak dapat memenuhi panggilan sidang karena sedang mengikuti perayaan Natal. “Kami telah

Pengadu dan Teradu Mendapat Sanksi Peringatan Dari DKPP

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang putusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Selasa (22/12). Dari delapan perkara yang dibacakan putusannya, satu di antaranya yakni putusan terhadap pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh anggota PPK Kecamatan Makale Rahmi Ermiati Makkawaru. Dia diadukan oleh Alfrida Kabanga anggota Panwas Kabupaten Tana