Riau, DKPP – Kabar gembira bagi para penyelenggara Pemilu yang akan menyelenggarakan Pilkada Bupati dan Pilkada Walikota tahun 2015 di Provinsi Riau. Pasalnya, tidak ada pengaduan ke DKPP terkait Pilkada hingga tahapan penetapan calon. Kabar tersebut disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Saut H Sirait saat mengisi acara Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Jakarta, DKPP – Sekretariat Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pelatihan penulisan naskah di Jakarta, Rabu (11/11). Bertindak selaku pembicara DR. Dwi Puspitorini, pengajar BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) dari Universitas Indonesia. Ada pun peserta dari kegiatan ini, para staf di bagian Administrasi Umum, Pengaduan dan Persidangan. Menurut Plt. Kepala Bagian Administrasi
Makassar, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie, Selasa (10/11), berkunjung ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan tersebut beliau berkesempatan mengisi ceramah ilmiah di dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Negeri Makassar (UNM). Kepada para civitas akademika di dua kampus itu, Prof Jimly mengingatkan, globalisasi masih menjadi tantangan
Makassar, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie optimistis dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 meskipun dilaksanakan secara serentak. Menurutnya, Pilkada 2015 tidak serumit Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. “Saya bersama Ketua KPU dan Ketua Bawaslu sudah keliling Indonesia. Saya optimistis Pilkada nanti dapat berjalan baik,†ujar Prof Jimly saat menjadi keynote
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Selasa (10/11) menggelar sidang kode etik dengan Teradu Panwaslu Kota Tangsel. M. Taufik M.Z, Muhamad Acep, dan Ahmad Jajuli. Mereka diadukan oleh Muhammad Ibnu selaku masyarakat Kota Tangsel karena para Teradu diduga tidak menindaklanjuti laporannya. Dalam pemeriksaan, Pengadu sempat meluapkan keluhannya terhadap perilaku Panwaslu Kota Tangsel yang
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pemeriksaan dengan Teradu Panwaslu Kota Tangerang Selatan, M. Taufik M.Z, Muhamad Acep, dan Ahmad Jajuli. Pemeriksaan yang dipimpin oleh Ida Budhiati dengan didampingi Tim Pemeriksa Daerah wilayah Banten ini, Selasa (10/11) digelar berdasarkan laporan dari Mohamad Ibnu dengan nomor 076/DKPP-PKE-IV/2015. Ketika ditanya pekerjaan, Ibnu menyampaikan bahwa dirinya
Jakarta, DKPP – Mustaqim Khoirun, anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lamongan hadir memenuhi panggilan sidang DKPP Selasa (10/11). Dia dilaporkan terkait jabatannya sebagai pengurus salah satu partai politik (parpol) di Kabupaten Lamongan. Melalui kuasa hukumnya Muhammad Sholeh dan Agus Setia Wahyudi, Pengadu R. Suharjiro melaporkan Mustaqim (Teradu). Dalam aduannya, Pengadu mendalilkan bahwa Mustaqim Khoirun diduga
Jakarta, DKPP – Mahkamah Konstitusi yang didirikan pada tahun 2003 di Indonesia bukan Mahkamah Konstitusi pertama di dunia. Hal ini disampaikan Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie saat hadir sebagai narasumber pada kegiatan Studium Generale dalam rangakaian acara UIN Law fair 2015 yang bertempat di Auditorium Harun Nasution Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Senin (9/11).
Makassar, DKPP – Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015, Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan, mengadakan seminar nasional. Seminar bertema Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah Serentak diadakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas di Gedung IPTEKS, Selasa (10/11). Seminar ini menghadirkan Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie yang akan diplot sebagai keynote speaker. Selain
Jakarta, DKPP – Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Kepulauan Aru dilaporkan oleh Paslon Johan Gonga – Muin Sogalrey ke Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP). Ketiganya dilaporkan ke DKPP lantaran dianggap tidak cermat, dalam menerbitkan Keputusan Sengketa Nomor 001/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII/2015 dan 002/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII/2015 tertanggal 10 September 2015. Menurut Pengadu, Keputusan sengketa tersebut membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru