Jakarta, DKPP- Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (14/8/2014) siang masuk agenda mendengarkan keterangan saksi. Disepakati hanya 19 saksi yang akan diminta kesaksiannya. 10 saksi dari Tim Prabowo-Hatta, 2 saksi dari Tim Jokowi-JK, dan 7 saksi dari kelompok independen. Sumpah ini sakral. Menyangkut akidah. Ancamannya masuk neraka, lebih berat dari pidana. Jadi jangan anggap
Jakarta, DKPP- Dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu kemarin, Rabu (13/8), para Teradu yakni lima komisioner KPU Kab Halmahera Timur mengakui bahwa PSU di Desa Soasangaji baru dimulai pukul 10.30 WIT. Memang benar kami baru melakukan PSU pukul 10.30 WIT, tapi itu terjadi karena ada masalah teknis terkait penyewaan gedung, kata Teradu dalam persidangan. Menanggapi
Jakarta, DKPP – Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (14/8/2014) pagi, memberi kesempatan kepada para Pengadu untuk menanggapi jawaban Teradu. Kesempatan pertama diberikan kepada Pengadu Bawaslu Provinsi Papua atas jawaban Teradu KPU Kabupaten Dogiyai. Ketua Bawaslu Papua Robert Y Horick dalam tanggapannya merasa keberatan dengan semua jawaban yang diberikan KPU Dogiyai dalam sidang kemarin
Jakarta, DKPP – Sidang keempat terkait dugaan pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu RI diskors. Ketua majelis Jimly Asshiddiqie mengetuk palu sidang satu kali pukul 12.10 WIB. Sidang akan dilanjutkan kembali pada pukul 14.00, kata Jimly. Usai istirahat akan dilanjutkan dengan mendengarkan para saksi yang dihadirkan dari masing-masing Pengadu. Pengadu dari Tim Prabowo sebanyak 10
Jakarta, DKPP – Sidang kode etik terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu RI memasuki babak keempat. Hari ini (14/8) sidang agendanya adalah mendengarkan tanggapan Pengadu atas jawaban Teradu, mendengarkan keterangan saksi dan pihak terkait. Sidang dimulai pukul 10.00 WIB. Lokasi sidang di Ruang KH Rosjidi, Kemenag, Jl. MH Thamrin No.6.
Jakarta, DKPP- Ketua Bawaslu RI Muhammad, dalam keterangannya di persidangan DKPP, Rabu (13/8) mengungkapkan bahwa Bawaslu RI beserta jajarannya tidak memiliki kekuatan untuk memaksa KPU. Bagi KPU, menjadi kewajibannya untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, namun kami tidak ada kekuatan untuk memaksa KPU, kata Muhammad dalam persidangan. Lebih lanjut, Muhammad juga menyatakan terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh
Jakarta, DKPP- Komisioner KPU Kabupaten Dogiyai, Papua, menjadi salah satu Teradu dalam sidang DKPP hari ini (Rabu, 13/8/2014). Mereka diadukan oleh Bawaslu Provinsi Papua karena dianggap tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi melalui Panwaslu Dogiyai. Dalam rekomendasinya, Bawaslu Papua meminta dilakukan pemungutan suara susulan di dua distrik, yakni di Mapia Barat dan Mapia Tengah. Bawaslu menduga,
Jakarta, DKPP – Petugas mengamankan barang bukti yang mencurigakan dari salah seorang pengunjung sidang. Yaitu sebuah benda yang dibungkus rapi dengan lakban. Polisi penasaran. Petugas membuka lakban tersebut. Hasilnya, beberapa lembar kertas yang penuh dengan tulisan arab. Kertas tersebut membungkus lipatan kulit binatang yang sudah kering. Panjang kulit tersebut sekitar 40 cm dan lebarnya 1,5
Jakarta, DKPP- Komisioner KPU Kab Halmahera Timur yakni Rustam Adam, Mamat Jalil, Ade Kamaludin, Asbur Somadayo dan Nur Syamsi, menolak anggapan bahwa KPU Halmahera Timur telah menggelar PSU dengan tidak serius/benar. Sebagaimana anggapan Pengadu yakni Panwaslu Halmahera Timur pada sidang sebelumnya, Senin (11/8) lalu. Anggapan bahwa kami menjalankan PSU dengan tidak benar kami bantah, kami
Jakarta, DKPP – Setelah diskors selama kurang lebih satu jam lima belas menit sidang DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu pada Pilpres 9 Juli 2014 dilanjutkan kembali tepat pukul 14.30 WIB. Komisioner KPU yang hadir dalam sidang kode etik KPU RI dan Bawaslu RI siang ini berjumlah sebanyak empat orang. Mereka