Banda Aceh, DKPP – Komisoner Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh Singkil Dodi Syahputra diduga mengintervensi Panitia Pemilu Kecamatan (PPK). Tuduhan itu disampaikan oleh Pengadu Syafrijal Bako, kuasa dari caleg DPRK Aceh Singkil, Wartono dari Gerindra dalam sidang kode etik DKPP di Kantor Bawaslu Provinsi Aceh, Sabtu (30/8/2014). Menurut Syafrijal, intervensi tidak lain untuk
Bengkulu, DKPP – Seputra Marwan, pengurus PDI Perjuangan, menuntut pembukaan kotak suara di tingkat PPK Kecamatan Manna, Bengkulu Selatan. Pasalnya, menurut Pengadu, ada rekapitulasi di sejumlah TPS yang bermasalah. Hampir 95 persen saksi mengajukan keberatan. Dan hal ini dituangkan dalam formulir DA2, katanya. Dia menyampaikan kepada Panwaslu mengenai apa yang terjadi. Dari Panwaslu, Vera menjanjikan
Banda Aceh, DKPP- Lima komisoner Komisi Independen Pemilu (KIP) Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, diduga meloloskan calon anggota legislatif (caleg) yang tidak melaporkan dana kampanyenya. Caleg tersebut adalah Taufik, caleg DPRK Aceh Singkil dari PDIP. Menurut Pengadu Amirul Mukminin, pengurus DPC PDIP Aceh Singkil, partainya tidak pernah menerima laporan dana kampanye Taufik. Sehingga dia berpendapat, Taufik
Aceh, DKPP- Komisi Independen Pemilu (KIP) Kabupaten Tamiang, Aceh, disangka telah meloloskan anggota legislatif (caleg) DPRK Aceh Tamiang atas nama Desi Amelia yang diduga memiliki dobel keanggotaan partai politik. Desi adalah caleg nomor urut 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN). Sangkaan itu disampaikan oleh Rahmad Syafridal, kuasa dari Muhammad Usman yang juga caleg dari
Medan, DKPP – Johan Alamsyah anggota Panwaslu Kota Padangsidimpuan dalam sidang kode etik yang digelar di kantor Bawaslu Provinsi, Jl. Sei Bahorok No. 27 Kota Medan, Jumat 29/8 menuduh Mukhtar Helmi dan Arbanur Rasyid, anggota KPU Kota Padangsidempuan telah mengganti C-1 Plano DPRD Kota Padangsidimpuan pada lembar Partai Demokrat, tanpa Berita Acara di TPS dan
Medan, DKPP – Nilawaty, pihak yang mengadukan Darwis Sianipar, Ketua KPU Kab. Asahan dan Adenan, Ketua PPK Kisaran Timur, belum hadir hingga majelis hakim menggetuk palu tanda dimulainya sidang pada Jumat 29/8 pukul 09.30 WIB. Kemudian sesuai prosedur tetap (protap), ketua majelis hakim Nur Hidayat Sardini menanyakan ketidakhadiran Pengadu kepada staf persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Aceh, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Aceh, Jumat (29/8/2014), menggelar pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua dan dua Anggota Komisi Independen Pemilu (KIP) Kota Sabang. Sidang digelar di kantor Bawaslu Provinsi Aceh. Pengaduan ini disampaikan oleh Azman yang merupakan Anggota Panwaslu Kota Sabang. Sementara Teradunya adalah Ketua
Bengkulu – Ketua dan anggota KPU dan Panwaslu Bengkulu Utara diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pasalnya, mereka dinilai telah menganulir hasil pleno PPK Air Napal pada tingkat KPU kabupaten. Dalam sidang ini, Teradu adalah ketua dan anggota KPU Bengkulu Utara masing-masing adalah Rodi, Roges Mawansyah, Emi Lenasukanti, Joniadi dan Ramadiandri. Sedangkan Teradu dari Panwaslu, Titin Sumarni, Bejo
Bengkulu, DKPP – Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Seputra Warman mengadukan lima anggota KPU Bengkulu Selatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dia menilai kelima komisioner itu telah berpihak. “Teradu tidak bersikap netral kepada peserta Pemilu, sehingga merugikan caleg nomor satu dan dapil yang sama serta mengabaikan keberatan dari saksi dan memberikan suara partai kepada Saudara Haswat pada
Bengkulu – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Riza Nisbach mengadukan ketua Panwaslu Rejang Lebong Anwar Hamidi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dia menilai bahwa Ketua Panwaslu mengabaikan laporan pengaduannya terkait money politic. Demikian yang terungkap dalam sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik Panwaslu Rejang Lebong di kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu, Jalan Padang Harapan, Provinsi Bengkulu. Bertindak selaku ketua majelis