Jakarta, DKPP – Hari ini (23/07), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyidang dugaan pelanggaran kode etik Badan Pengawas Pemilu. Bertempat di ruang sidang DKPP, Jalan Thamrin No.14, sidang dimulai pukul 10.00. Pihak Pengadu, Didi Supriyanto sebagai kuasa hukum dari prinsipal, Selviana Sofyan Hosen. Dia merupakan mantan atlet olimpiade Indonesia cabang olah raga menembak. Ia mencalonkan
Jakarta, DKPP – Siang ini (23/07), sekitar pukul 13.00 akan digelar sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Maluku Tenggara. Pihak pengadunya, Damrah Mamang, Suwardi Kalengkongan, Alimad Matdoan, yang merupakan kuasa hukum dari M Thaher Anubun. Ada pun pihak Teradu, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara, Yosep Renyaan, Semy Masreng, Maryam Renhoran. Pokok pengaduannya
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menandatangani nota kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), hari ini (22/7) sekitar pukul 09.30. Bertempat di Ruang Sasana Pradana Kejaksaan, Kantor Kejagung, Jalan Sultan Hasanudin, penandatanganan dilakukan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie dan Jaksa Agung Basrief Arief. Penandatangan nota kesepahaman ini disaksikan seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi di Indonesia
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormata Penyelenggara Pemilu resmi menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DKPP dengan Kejaksaan RI. Nota kesepahaman (MoU) tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie dan Jaksa Agung RI Basrief Arief, dengan dihadiri oleh Anggota DKPP Saut H Sirait, Valina
Jakarta, DKPP- Peraturan bersama antara DKPP, Bawaslu, dan KPU tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilu akhirnya masuk tahap finalisasi. Alotnya untuk menyepakati pasal demi pasal sudah ada titik temu. Para petinggi tiga lembaga bertemu kembali di Hotel Grand Sahid Jakarta pada Senin (22/7). Mereka adalah, dari DKPP Ketua Prof Jimly Asshiddiqie, Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat
Makassar, DKPP- Jika Bawaslu Provinsi sudah bisa menerima pengaduan pelanggaran kode etik, maka akan banyak keuntungan bagi DKPP maupun Bawaslu Provinsi. Bagi DKPP, kata Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini atau akrab disapa NHS, akan terkurangi bebannya karena melimpahnya pengaduan. “Untuk Bawaslu provinsi, penerimaan pengaduan pasti akan memberikan banyak pelajaran. Termasuk, Saudara-saudara nanti diam-diam paham celah-celah
Makassar, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis-Sabtu (18-20/7) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Acara akan dilaksanakan di Hotel Aerotel Smile, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peserta dalam acara ini adalah perwakilan dari anggota KPU dan Bawaslu di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku.
Makassar, DKPP- Salah satu tujuan bimbingan teknis (bimtek) tata cara pengaduan pelanggaran kode etik di Makassar adalah membekali Bawaslu Provinsi untuk menerima pengaduan. Ke depan, pengaduan tidak hanya diterima oleh DKPP, tapi bisa juga melalui Bawaslu provinsi jika pelanggaran dilakukan oleh Panwaslu atau KPU kab/kota. Oleh karena itu, bimtek juga memberi materi yang sifatnya teknis
Makassar, DKPP- Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu’mang mengaku bahagia dengan kunjungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Dia berharap kehadiran DKPP kali ini bisa memberi pencerahan kepada para penyelenggara Pemilu di Sulsel. “Terus terang saya merasa bahagia, karena hari ini lembaga penting di Indonesia mau berkunjung ke Makassar.
Makassar, DKPP- Bimbingan teknis (Bimtek) Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Makassar pada hari kedua (Jumat, 19/7) memasuki sesi pembahasan materi. Pada sesi ini materi dibagi menjadi dua, yakni yang sifatnya filosofis konseptual dan yang bersifat teknis. Dari pukul 08.30-11.45, materi yang konseptual disampaikan. Metodenya lewat ceramah, permainan, dan tes tulis.