5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"

Pelayanan Maksimal Perlu Diutamakan

Rabu, 07 November 2018
85 dilihat

Parapat, DKPP  - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati menekankan pentingnya pelayanan maksimal baik kepada peserta Pemilu maupun kepada masyarakat. Pasalnya, dari pelayanan yang prima itulah memberikan efek kepuasan. Begitu juga sebaliknya, bila tidak maksimal, bisa berujung ke DKPP.  Ia memberikan contoh  ketika masyarakat atau peserta pemilu  ke kantor  penyelenggara pemilu. Sementara para komisionernya tidak ada yang stand by di kantor karena sibuk semua dengan agenda di luar.

“Hal ini bisa berakibat pada ketidakpuasaan para justice seeker dan ujungnya penyelenggara pemilu bisa diadukan ke DKPP,” katanya dalam sesi pagi dengan tema, “Evaluasi Penegakan Kode Etik di Provinsi Sumatera Utara” di kelas A dalam acara Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu se-Sumatera Utara, di Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, pada Rabu (7/11/2018). Narasumber Harjono, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai ketua dan anggota DKPP RI. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Selanjutnya Ida juga menjelaskan tentang profesionalisme. Seorang penyelenggara Pemilu harus faham dengan peraturan-peraturan. “Kalau tidak faham aturan akibatnya adalah berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu yang berujung pada mahalnya cost untuk Pemilu,” katanya.

Dalam persidangan, DKPP akan menilai cara kerja penyelenggara Pemilu, bagaimana KPU dan Bawaslu bekerja dalam menghadapi permasalahan yang sama. Jika tidak semua masalah di lapangan ditemukan jawabannya di dalam peraturan yang ada. Maka perlu bagi penyelenggara untuk bertanya kepada atasannya. “Jangan merasa jika semua masalah bisa diatasi sendiri. “Semoga dengan gambaran-gambaran permasalahan etik di sumatra utara tadi bisa memberikan pemahaman secara gamblang dan bisa dijadikan lesson learn bagi kita semua,” pungkasnya. 

Ia pun berpesan bahwa peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas harus memastikan bahwa KPU bekerja telah sesuai dengan peraturan. Contohnya terkait penanganan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan. Hal tersebut bisa menimbulkan kecurigaan bagi peserta pemilu sehingga memunculkan ketidakpercayaan. Contoh kasus yang lain juga dibahas dalam sesi ini seperti permasalahan sewaktu Pilkada di Pematang Siantar dan Simalungun, Nias Selatan, dan kasus-kasus pelanggaran kode etik yang lain yang pernah terjadi di Sumut. [Arwani:Teten]