5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"

KPU Dan Bawaslu Adalah Agen Demokrasi

Rabu, 03 Oktober 2018
86 dilihat

Banten, DKPP- Belajar dari mahalnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pemilu yakni mencapai kisaran 40 trilyun dan sosial cost berupa konflik yang terjadi di masyarakat, Ketua DKPP Dr. Harjono menegaskan bahwa political cost sebagai imbas pemilu dapat dikurangi jika iklim demokrasi dibangun.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan materi tentang kode etik penyelenggara pemilu pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Selasa (2/10) di Banten.

Menurut Harjono penyelenggara pemilu adalah warna negara istimewa karena menjadi bagian dari proses pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu mereka mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi, menyadarkan dan mengenalkan pada masyarakat apa pemilu itu, selain tugas utama  mereka sebagai penyelenggara.

“Saya berharap penyelenggara pemilu di Provinsi Banten tidak hanya tahu tugasnya tetapi juga mensosialisasikan tentang pemilu”, kata Harjono

Kegiatan yang di selenggarakan di Hotel Sol Marina, Serpong ini diikuti oleh 40 orang komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. (Sumber: Bahtera Penulis: Irmawanti, Editor: Dio)