5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • DKPP Periksa Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Bogor

DKPP Periksa Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Bogor

Selasa, 11 September 2018
194 dilihat

DKPP, Jakarta- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ridwan Arifin, Irvan Firmansyah, dan Burhanudin selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Bogor, Senin (10/9). Mereka diadukan oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2018 Nomor Urut 3 yakni Ade Ruhandi–Inggrid Kansil yang dikuasakan kepada Herdiyan Nuryadin selaku kuasa hukum.

Dalam pemeriksaan yang dipimpin oleh Anggota DKPP Hasyim Asy’ari didampingi Tim Pemeriksa Daerah wilayah Jabar yakni Nina Herlina Lubis (unsur masyarakat) dan Yusuf Kurnia (unsur Bawaslu). Pengadu mendalilkan diantaranya bahwa para Teradu diduga bertindak diskriminatif karena tidak ada tindakan pengawasan apapun terhadap pelanggaran kampanye di luar jadwal pada media online yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu, Pengadu juga menduga bahwa para Teradu tidak melaksanakan fungsi pengawasan terhadap adanya kelebihan jumlah surat suara termasuk cadangan 2,5%.

Terhadap dalil aduan tersebut, Ketua majelis sidang, Hasyim Asy’ari memberikan kesempatan bagi para Teradu untuk menjawabnya. Selanjutnya, Irvan membacakan jawaban tertulis Teradu, dalam sidang pemeriksaan yang bertempat di ruang sidang DKPP, Jakarta.

“Terima kasih yang mulia, pada kesempatan ini kami akan membacakan jawaban dari kami Teradu terkait dengan laporan yang sudah disampaikan,” ucap Irvan.

“Laporan dugaan terkait dengan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dimedia online sebagaimana yang dimaksud oleh Pengadu dalam perkara a qou,” imbuhnya.

Kemudian, terhadap dalil tidak melaksanakan fungsi pengawasan terhadap adanya kelebihan jumlah surat suara termasuk cadangan 2,5%, Irvan membantahnya. Ia menjelaskan bahwa Teradu I, II dan III telah melakukan pengawasan secara langsung pengadaan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2018, termasuk jumlah surat suara 2,5% dari jumlah DPT di Kabupaten Bogor. Pengawasn tersebut, menurutnya telah sesuai dengan Pasal 5 dan 6 Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2018.

“Melakukan pengawasan melekat percetakan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dari tanggal 10 sampai dengan 14 Mei 2018. Pencetakan jumlah surat suara sesuai dengan DPT ditambah dengan cadangan 2,5 % dari jumlah DPT disetiap TPS. Teradu I, II, dan III telah melakukan pengawasan terhadap pencetakan surat suara,” tegasnya.

Pemeriksaan yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB tersebut disiarkan langsung melalui akun fanpage DKPP. Selanjutnya, video sidang perkara yang bernomor 209/DKPP-PKE-VII/2018 ini dapat diakses dengan mengunjungi akun FB DKPP di medsosdkpp dan akun youtube DKPP yakni DKPP RI. (Irmawanti)