5 Februari 2018
DKPP RI "Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu"
  • Home
  • Aktifitas
  • Alfitra: Masyarakat Dapat Melaporkan Penyelenggara Pemilu Yang Dinilai Telah Melanggar Kode Etik

Alfitra: Masyarakat Dapat Melaporkan Penyelenggara Pemilu Yang Dinilai Telah Melanggar Kode Etik

Jumat, 29 Juni 2018
100 dilihat

Pekanbaru, DKPP – Masih dalam Monitoring hari pertama, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salam melakukan visit media ke Riau Pos, Selasa (26/6). Alfitra didampingi Ketua KPU Riau Nurhamin, Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, Komisioner Bawaslu Riau Neil Antariksa dan Ketua Panwaslu Pekanbaru Indra Khalid Nasution.

Rombongan disambut langsung oleh Wakil Dirut Riau Pos Zulmansyah Sekedang, General Manager (GM) Bisnis Riau Pos Ahmad Dardiri, GM Operasional M Nazir Fahmi, Pemimpin Redaksi Riau Pos M Hapiz serta beberapa jajaran pimpinan Riau Pos tingkat manajer dan redaksi Riau Pos.

Di awal diskusi, GM Bisnis Riau Pos Ahmad Dardiri memberikan pemaparan mengenai Riau Pos. Ia mengatakan, berdasarkan hasil survey Roy Morgan (perusahaan research asal Australia, red) Riau Pos merupakan media terbesar ke-2 paling dibaca setelah Jawa Pos. Survei tersebut mengambil sampel dari seluruh anak perusahaan grup Jawa pos se-indonesia.

Soal Pilgub, Riau Pos sejak awal pelaksanaan telah mendeklarasikan diri sebagai koran referensi Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 2018. “Itu telah konsisten dilaksanakan Riau Pos dalam pemberitaan mengenai Pilgubri. Selalu berimbang dan memperhatikan akurasinya,”katanya.

Anggota DKPP Alfitra Salam menanggapi apa yang telah di paparkan oleh GM Riau Pos. Dia mensosialisasikan mengenai DKPP. Pertama, Alfitra mengatakan bahwa DKPP lahir untuk mengawasi penyelenggara pemilu. Seperti KPU dan Bawaslu, ”Mulai dari jajaran terkecil di desa, sampai ke pusat,”sebutnya.

Masyarakat, dikatakan dia bisa melaporkan penyelenggara pemilu yang dinilai telah melanggar kode etik. Masyarakat bisa melapor dengan langsung mendatangi kantor DKPP di Jakarta Pusat. Atau bisa mengakses website DKPP.

“Jika memang itu mengenai kode etik penyelenggara, kami akan langsung melakukan pemeriksaan. Lalu mengadili dan memberi sanksi. Sanksinya bisa berupa pemberhentian dari komisioner,”tegasnya.

Ia menjelaskan pembentukan DKPP sendiri adalah untuk menjaga integritas, kredibilitas dan kemandirian penyelenggara. Jadi jika masyarakat ingin mengadu ia mempersilakan untuk memasukan laporan ke Kantor DKPP di Jakarta Pusat. Atau bisa juga dengan mengakses situs resmi DKPP. Nantinya, seluruh laporan yang masuk akan dilakukan verifikasi baik formil maupun materiil oleh tim di DKPP.

Jika masuk dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara, maka pihaknya langsung akan memproses. Seperti mendatangkan seluruh saksi. Setelah tuntas maka oknum penyelenggara yang diadukan bisa diberikan sanksi oleh DKPP. Baik sanksi teguran hingga sanksi pemecatan. “Sudah ratusan oknum penyelenggara yang diberhentikan. Kasusnya macam-macam,” terangnya.

Namun jika kasus yang dilaporkan terkait dengan masalah pidana, maka pihaknya akan meneruskan laporan tersebut kepada pihak berwajib. Sedangkan untuk Provinsi Riau, lanjut Alfitra, saat ini baru ada dua kasus yang dilaporkan ke DKPP. Satu di antaranya sudah diproses oleh DKPP.

Menurut dia, Riau sendiri termasuk wilayah yang konsistensi penyelenggara pemilihannya cukup baik. Itu terbukti dari laporan yang minim masuk ke DKPP.

“Namun kami meminta agar masyarakat Riau tetap proaktif. Sejauh ini saya lihat baik,” imbuhnya. Selain visit media ke Riau Pos, pada malam harinya pukul jam 20.00 WIB, Alfitra Salamm akan menjadi narasumber dalam Dialog Khusus Pilgub Riau 2018 di Riau TV. [Dio_2]