02
Oct
2017
10:00
No Perkara: No. 110/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: Teradu tidak melaksanakan Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk mencabut SK KPU Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.030/V/2017 tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
Pemohon: Kadir Salwey
Teradu:Adam Arisoi (Ketua KPU Provinsi Papua)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Polda Papua
 
29
Sep
2017
09:00
No Perkara: No. 112/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1.Teradu I melakukan tindakan yang tidak patut, tidak tertib, dan tidak cermat dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan mengenai mekanisme seleksi anggota Panwas Kabupaten/Kota. Teradu I menyatakan bahwa proses seleksi akan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT), namun pada hari pelaksanaannya metode tersebut tidak digunakan; Teradu II tidak memberikan penjelasan yang memuaskan terkait pembatalan penggunaan metode CAT dimaksud, yaitu dengan mengatrakan bahwa penggunaan metode CAT baru sebatas wacana dan belum memadai untuk dilaksanakan.
Pemohon: Heri Hidayat Kuasa dari Sherli Dian Meiliandi
Teradu:1.Abhan (Ketua Bawaslu RI) 2.Fatikhatul Khoiriyah (Ketua Bawaslu Provinsi Lampung)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 
27
Sep
2017
13:00
No Perkara: No. 115/DKPP-PKE-VI/2017
Pokok Perkara: 1. Para Teradu telah bertindak tidak proporsional dan tidak profesional karena menetapkan Idhar sebagai anggota Panwas Kabupaten Bima terpilih padahal yang bersangkutan tidak mampu menjawab soal-soal dalm tes tertulis dan mengulang tes kesehatan rohani; 2. Para Teradu menetapkan Abdurrahman sebagai anggota Panwas Kabupaten Bima terpilih padahal terdapat aduan masyarakat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kepengurusan DPD PAN Kabupaten Bima Periode 2010-2015; 3. Para Teradu dalam memilih dan menetapkan komposisi keanggotaan Panwas Kabupaten Dompu hanya memertimbangkan proporsionalitas keterwakilan perempuan, namun mengabaikan pengalaman kerja sebagai penyelenggara Pemilu; 4. Para Teradu telah bertindak sewenang-wenang dan intimidatif karena mewajibkan peserta fit and proper test untuk tidak mengajukan keberatan atas hasil seleksi anggota Panwas yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi NTB.
Pemohon: Sri Nuryati
Teradu:1. Khuwailid 2. Bambang Karyono 3. Syamsuddin (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat)
Acara Sidang: Sidang Ke-1 di Ruang Sidang DKPP
 

Pencarian
Link Terkait