Friday, 28-07-2017

    08
    June
    2017
    09:00

    No Perkara: No. 89/DKPP-PKE-VI/2017
    Pokok Perkara: 1. Bahwa Teradu VI s/d VIII mengada-ada dalam menetapkan pelanggaran Paslon TOFAN dengan dasar hukum yang tidak tepat. Hal tersebut direspon oleh Teradu I s/d V secara tergesa – gesa dalam mengambil keputusan pembatalan terhadap paslon TOFAN saat dilaksanakannya rapat pleno pembatalan paslon yang didampingi/mendapat arahan dari KPU Provinsi Papua dengan mengabaikan surat KPU RI yang baru saja diterima; 2. Instruksi KPU RI yang disampaikan melalui surat, terkesan diulur-ulur oleh KPU Provinsi Papua yang diduga mempunyai hubungan saudara kandung dengan Paslon nomor urut 5, sehingga dengan berbagai alasan mencoba menggunakan kedudukannya untuk menjegal paslon nomor urut 1 yang mendapatkan perolehan suara terbanyak; 3. Bahwa terindikasi adanya arahan dari KPU Provinsi Papua kepada Teradu I s/d V yang membangkang untuk tidak melasanakan instruksi yang disampaikan KPU RI melalui surat.
    Pemohon: Alloysius Renwarin (Advokat)
    Teradu:1. Moris C Muabuai 2. Awal Rahmadi 3. Max A. Paduli 4. Ruben DL. Arebo 5. Septinus Ruwayari. (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen) 6. Frank W. Pedai 7. Ama Jalali 8. Elisabeth Kansai. (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen)
    Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
     

    08
    June
    2017
    09:00

    No Perkara: No. 46/DKPP-PKE-VI/2017
    Pokok Perkara: Teradu menyampaikan keberatan dan mengeluarkan rekomendasi yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang benar dan cenderung bersifat penafsiran serta tidak didahului oleh kajian yang sistematis dan komprehensif untuk 17 (tujuh belas) distrik agar dilakukan PSU saat berlangsungnya pleno rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayapura. Sehingga 17 (tujuh belas) distrik yang belum dibacakan, hasil perhitungan suaranya dibatalkan oleh KPU Kabupaten Jayapura dan pleno tersebut dihentikan.
    Pemohon: Obed Kromsian (Panwas Distrik Depapre)
    Teradu:Ronald M. Manoach (Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura)
    Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
     

    08
    June
    2017
    09:00

    No Perkara: No. 79/DKPP-PKE-VI/2017
    Pokok Perkara: Para Teradu mengeluarkan rekomendasi melebihi yang diminta oleh Pengadu yakni agar memeriksa dugaan pelanggaran di 25 TPS yang tersebar di Kabupaten Maybrat. Selain meminta KPU Kabupaten Maybrat menunda proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik se-Kabupaten Maybrat melalui Surat Nomor 53/Panwaslu-MBT/II/2017 tanggal 17 Februari 2017, Para Teradu juga melalui Rekomendasi Nomor 01/Rek.Panwaslu.MBT/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 meminta KPU melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 269 TPS (seluruh TPS) di Kabupaten Maybrat.
    Pemohon: Habel Howay
    Teradu:1. Aris Naa 2. Imanuel Tahrin 3. Samuel Asmuruf (Ketua dan Panwaslih Kabupaten Maybrat)
    Acara Sidang: Sidang Pembacaan Putusan
     
Halaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> Jumlah Data : 657 Semua