Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Prof. Muhammad mengungkapkan bahwa selama sewindu keberadaannya, DKPP telah mendapat dua julukan, baik dari masyarakat atau penyelenggara pemilu.
“Di era Pak Jimly, saya pernah dengar bahwa DKPP ini seperti malaikat pencabut nyawa, padahal Prof Jimly dan anggota DKPP periode 2012-2017 lainnya sudah menjelaskan tentang misi lembaga ini didirikan,” ungkap Muhammad ketika memberikan sambutan dalam acara Syukuran HUT DKPP RI ke-8 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (12/6/2020).
Menurutnya, julukan ini diberikan lantaran DKPP sering memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada penyelenggara pemilu.
Tak berhenti di situ, baru-baru ini Muhammad juga mendengar julukan baru untuk DKPP, yaitu monster. Julukan ini didengarnya langsung dalam sebuah forum.
“Sama-sama tidak enak, yang satu malaikat pencabut nyawa, satu lagi monster,” ujar Muhammad sembari tertawa.
Menurut Muhammad, ia dan semua Anggota DKPP telah berkomitmen untuk senantiasa memperbaiki kinerja berdasar amanat undang-undang.
Putusan yang dikeluarkan DKPP tidaklah diambil tanpa pertimbangan begitu saja. Tak jarang pula DKPP menyertakan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dalam putusan tersebut.
“Saya kira sejak tahun delapan tahun lalu, tidak mungkin DKPP mencari-cari kesalahan penyelenggara pemilu,” tegas Muhammad.
“Insya allah di sini ada negarawan yang sudah selesai dengan dirinya, beliau-beliau ini sudah tidak ribut lagi tentang dirinya. Tapi itulah resiko jabatan pasti selalu ada kritik,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad pun menyebut bahwa setiap putusan yang melibatkan jajaran KPU atau Bawaslu di daerah sebagai Teradu, DKPP pasti akan meminta masukan dari dua Anggota DKPP ex officio dari Bawaslu dan KPU.
“Terkadang mereka menjadi pembela bagi jajarannya dengan sangat fair, tapi tidak jarang juga beliau berdua jadi jaksa yang galak. Jadi saya apresiasi obyektivitas Gus Hasyim dan Pak Rahmat Bagja,” tutup Muhammad.
Untuk diketahui, acara syukuran HUT DKPP RI ke-8 ini diadakan secara virtual. Acara ini diikuti di antaranya oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU RI Arief Budiman dan Ketua Bawaslu RI Abhan. [Humas DKPP]