Hasil pencarian untuk:

DKPP: TPD Dilarang Tangani Perkara Etik Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melarang Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang terlibat dalam seleksi Anggota KPU atau Bawaslu untuk aktif menangani perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang diperiksa DKPP. Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan, larangan ini berlaku bagi TPD yang terlibat seleksi baik sebagai tim seleksi maupun sebagai peserta

Ratna Dewi Ungkap Sanksi Etik DKPP, Tidak Hanya Efek Jera

Jakarta, DKPP – Partisipasi pemilih menjadi salah satu tolok ukur kesuksesan Pemilu. Oleh karenanya semakin banyak pemilih memberikan suaranya, Pemilu tersebut dikategorikan berhasil. Pernyataan itu disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo dalam Rapat Kerja Teknis Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan daring pada Sabtu (18/3/2023) malam. “Kembali

Ratna Dewi Ingatkan Pentingnya Hubungan Kerja Antar Pengawas

Jakarta, DKPP – Pelaksanaan Pemilu serentak 2024 semakin dekat. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo ingatkan pentingnya menjaga pola kerja antar pengawas Pemilu. Menurut Ratna Dewi, pola kerja antar pengawas yang baik akan menentukan proses Pemilu yang berintegritas serta berkualitas di tanah air. Hal itu disampaikan Ratna Dewi dalam Rapat Fasilitasi dan

J. Kristiadi: Masyarakat Sipil Kontrol Demokrasi dan Pemilu 

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristiadi mengungkapkan masyarakat memiliki peran penting dalam demokrasi dan Pemilu. Peran tersebut sangat vital dan tidak bisa dipandang sebelah mata. J. Kristiadi menyampaikan hal tersebut dalam Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dengan tema Menyongsong Kontestasi Demokrasi: Mencari Wakil Rakyat yang Bervisi dan

Pengadu Tidak Hadir, Sidang Pemeriksaan Bawaslu Musi Rawas Diskors

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 38-PKE-DKPP/II/2023, Jumat (17/3/2023) pukul 14.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Dahli Saptini. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, yaitu Oktureni Sandhra Kirana. Dahli Saptini mendalilkan Oktureni masih tercatat sebagai Anggota Partai Republik pada 2017,

DKPP Periksa Enam Penyelenggara Pemilu KIP Gayo Lues Terkait Dugaan Titipan dalam Seleksi PPS

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 40-PKE-DKPP/II/2023 pada Jumat (17/03/2023) pukul 08.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Abdullah dan Maripatua Purba. Mereka mengadukan enam penyelenggara Pemilu KIP Kabupaten Gayo Lues. Satu dari enam penyelenggara Pemilu yang diadukan tersebut

Raka Sandi Apresiasi Penyelenggara di DIY Terkait Pelanggaran Kode Etik

Yogyakarta, DKPP – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatatkan prestasi terkait Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Dalam konteks Pemilu serentak tahun 2024, belum ada satu pun laporan atau aduan yang masuk ke DKPP dari Provinsi DIY. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat menjadi narasumber di

KPU Paser Bantah Subyektifitas Dalam Seleksi PPK

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 25-PKE-DKPP/II/2023, Kamis (16/3/2023) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Yudo Cahyono. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paser, yaitu Abdul Qayyim Rasyid, M. Makbul, Ahyar Rosidi, Arbain, dan Dyah Elly Kusrini, yang secara